Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2025.

Demi mewujudkan Jakarta Kota Global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan

Turut hadir dalam Musrenbang, Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, jajaran Pemprov DKI Jakarta, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Selatan, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai peserta Musrenbang Kota.

Pj Gubernur Heru menuturkan, tahun 2025 menjadi momentum penting bagi perjalanan Jakarta menuju kota global yang kompetitif. Prioritas pembangunan tahun 2025 yaitu peningkatan sumber daya manusia berkualitas serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Melihat hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta menetapkan empat isu prioritas dalam RKPD 2025.

"Demi mewujudkan Jakarta Kota Global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, RKPD tahun 2025 diarahkan dan diprioritaskan untuk menangani empat isu utama, yaitu peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang adaptif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Keempat isu utama pembangunan tersebut menjadi acuan dalam menentukan prioritas kewilayahan di setiap kota dan kabupaten. Seperti Jakarta Selatan yang menjadi kawasan urban tourism dan didukung dengan sentra ekonomi kreatif, meskipun diharapkan juga tetap memprioritaskan kelestarian lingkungan.

"Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Selatan diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang selaras dengan prioritas kewilayahan dan mengeksplorasi potensi wilayah dan partisipasi masyarakat dengan seoptimal mungkin," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin mengatakan, penyelenggaraan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2024 dilaksanakan secara berjenjang. Dari 574 Rukun Warga (RW) yang melaksanakan rembuk RW, dihasilkan sebanyak 2.333 usulan yang terdiri dari 1.892 usulan fisik dan 441 usulan barang.

"Setelah dibahas dalam sidang kelompok kelurahan dan Musrenbang kecamatan, disepakati sebanyak 1.453 usulan yang diterima dan 28 usulan akan dikerjakan pada tahun 2024, serta sebanyak 852 belum dapat terakomodir," ujarnya.

Usulan yang diterima maupun tidak telah sesuai dengan rekomendasi tim teknis dengan mempertimbangkan kelayakan teknis syarat administrasi dan skala prioritas. Usulan yang diterima kemudian ditindaklanjuti oleh suku dinas terkait untuk dilakukan perbaikan.

"Untuk usulan langsung yang disampaikan melalui aplikasi E-Musrenbang terdapat sebanyak 73 usulan. Sedangkan untuk hasil reses dewan di Jakarta Selatan sebanyak 1.797 usulan. Adapun untuk usulan kegiatan terbanyak yaitu terkait saluran jalan dan pencahayaan kota. Sedangkan untuk Unit Kerja Pemerintah Daerah (UKPD) yang paling banyak menerima usulan yaitu Suku Dinas (Sudin) Bina Marga, Sumber Daya Air, yang berhubungan dengan Pemuda dan Olahraga juga, dan Sudin Perumahan," jelasnya.