You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Pj. Gubernur Heru, Deklarasi Kota Lengkap, Jakarta Selatan, Penyerahan, Sertifikat Tanah Elektronik
....
photo Nugroho Sejati - Beritajakarta.id

Pj Gubernur Heru Hadiri Deklarasi Kota Lengkap Jakarta Selatan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyambut  Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono dalam rangka deklarasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kota Lengkap.

Ini memudahkan, menambah kenyamanan, menambah akurasi, dan keamanan bagi Pemprov DKI Jakarta

Sebelumnya, Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat terlebih dulu ditetapkan sebagai Kota Lengkap.

Dengan dinyatakan sebuah wilayah menjadi Kabupaten/Kota Lengkap, berarti semua area bidang tanah yang ada sudah didata dan dipetakan. Sehingga dapat mempermudah pemerintah daerah dalam penataan wilayah, khususnya membuat kebijakan perpajakan, penerapan sistem elektronik, menjelaskan kepastian hukum hak atas tanah baik aset milik negara maupun masyarakat, meminimalkan interaksi pertemuan tatap muka, dan memberantas mafia tanah.

Pj Gubernur Heru Serahkan 21 Sertifikat Tanah kepada Warga Pegangsaan Dua

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, diluncurkan pula layanan elektronik Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Implementasi layanan elektronik merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat melalui Pemprov DKI Jakarta maupun Kementerian ATR/BPN agar masyarakat bisa mendapatkan haknya dengan proses yang lebih cepat.

"Ini memudahkan, menambah kenyamanan, menambah akurasi, dan keamanan bagi Pemprov DKI Jakarta, karena sertipikat yang diserahkan adalah Sertipikat (tanah) Elektronik. Saya berpesan, karena sudah elektronik, berarti password dan pin dipegang seorang pejabat yang ditunjuk gubernur dan ketika pindah tentunya bisa diperbaharui. Semangat kami adalah mendukung program Kementerian ATR/BPN dalam rangka masyarakat bisa mendapatkan haknya," jelas Pj Gubernur Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/4).

Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menyejahterakan masyarakat, salah satunya melalui Program Rumah Deret. Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas permukiman melalui perbaikan rumah tidak layak huni. Pada 2023, program tersebut semakin disempurnakan dengan menerapkan konsep Konsolidasi Tanah sesuai Peraturan Menteri ATR Nomor 12 Tahun 2019 dan mengajak peran serta masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Pemprov DKI memulai pekerjaan Konsolidasi Tanah setelah tercapai kesepakatan 100%.

Kemudian, program tersebut berkembang menjadi Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) yang tidak terbatas pada bangunan secara fisik, namun juga penataan terhadap hak kepemilikan tanah (strata title), sehingga program ini akan mengubah wajah perkotaan Jakarta secara keseluruhan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono juga menyerahkan 703 Sertipikat Tanah Elektronik. Sertipikat tersebut diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta sebanyak 700 sertipikat dan 3 (tiga) Sertipikat Tanah Elektronik lainnya untuk masyarakat yang berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat.

"Kami siap untuk bersinergi dan berkolaborasi. DKI Jakarta ini adalah sebuah kota yang besar dan dinamis, selalu menjadi mesin pertumbuhan dalam negeri, tapi juga terus mengejar statusnya sebagai kota yang berkelas dunia. Tentu harus kita kawal bersama, salah satunya urusan tanah," jelas Agus, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Penyerahan Sertipikat Tanah Elektronik dan launching layanan elektronik tersebut menunjukkan bahwa semangat transformasi digital dalam urusan sertipikasi tanah terus dijalankan. Tak hanya itu, deklarasi Kota Lengkap juga menjadi bagian dari target Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan 104 Kabupaten/Kota Lengkap dari seluruh Indonesia pada 2024.

"Ini menjadi bagian dari gerakan nasional dan kita harapkan bisa menjadi bukan hanya terobosan digital, tapi sejatinya menjadi keunggulan jika kota/kabupaten sudah dinyatakan lengkap, apalagi sudah secara utuh bisa menjalankan layanan elektroniknya," papar Agus.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pj Gubernur Teguh Lantik Tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

    access_time28-11-2024 remove_red_eye5174 personDessy Suciati
  2. Ketua DPRD Minta Dishub Gencarkan Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas

    access_time29-11-2024 remove_red_eye2537 personDessy Suciati
  3. 10 Perangkat Daerah dan Tiga BUMD Raih Penghargaan Kearsipan

    access_time28-11-2024 remove_red_eye1337 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. Pj Gubernur Teguh-Pimpinan DPRD Teken Raperda APBD 2025 Senilai Rp 91,3 Triliun

    access_time28-11-2024 remove_red_eye1138 personDessy Suciati
  5. Pemprov DKI Bakal Menghunikan 1.054 KK dari Kolong Jembatan dan Tol ke Rusunawa

    access_time29-11-2024 remove_red_eye1085 personAldi Geri Lumban Tobing