Warga Jakpus Akses Layanan Penataan Dokumen Kependudukan
Ratusan warga di Jakarta Pusat, Kamis ()25/4), mengakses layanan posko penataan dan penertiban dokumen kependudukan yang digelar di tiap kelurahan. Layanan ini berlangsung hingga akhir April nanti.
Agar data dokumen kependudukan warga sesuai defacto dan dejure
Kepala Satuan Pelaksana (Satpel) Dukcapil Kelurahan Petamburan, Muhammad Fahri mengatakan, posko penataan dan penertiban dokumen kependudukan ini memberikan layanan kepada warga yang ingin melakukan penyanggahan terhadap data awalan nomor induk kependudukan (NIK) yang akan dinonaktifkan.
"Tujuannya agar kita tepat sasaran akurat dan terukur. Agar data dokumen kependudukan warga sesuai defacto dan dejure," katanya.
Dinas Dukcapil Ajukan Penonaktifan 92 Ribu NIK Warga Jakarta ke KemendagriFahri menjabarkan, untuk fase pertama penataan dan penertiban dokumen kependudukan ini menyasar NIK warga yang sudah meninggal dan RT yang sudah tidak.
"Hingga pertengahan April terdata 4.139 warga sudah meninggal dunia dan 2.989 di antara sudah dilakukan penonaktifan. Kemudian, 1.150 lainnya dalam proses pengajuan penghapusan Dinas Dukcapil ke Kementrian Dalam Negeri. Sedangkan data NIK warga yang RT tempat domisilinya sudah dihapus mencapai 3.208 jiwa dan tengah dalam tahap verifikasi," bebernya.
Dilanjutkan Fahri, hasil pendataan awal yang dilakukan Dinas Dukcapil DKI Jakarta telah dirilis melalui aplikasi data warga. Diimbaunya warga mengecek langsung apakah data NIK mereka masuk kategori akan dinonaktifkan atau tidak.
Khusus warga di wilayah Kelurahan Petamburan yang NIK mereka masuk kategori akan dinonaktifkan dan ingin melakukan penyanggahan, imbau Fahri, dipersilakan datang ke posko layanan di kantor lurah. Posko beroperasi Senin sampai Kamis mulai pukul 08.00 sampai 16.00 dan Jumat pukul 07.30 sampai 16.30 sore.
"Posko akan terus beroperasi hingga Oktober 2024 mendatang. Sanggahan yang disampaikan warga melalui posko dipastikan akan diproses dan diberikan solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tukasnya.
Untuk memastikan aduan warga, Fahri menegaskan, bakal melakukan klarifikasi lapangan. Kemudian bila yang bersangkutan diketahui telah pindah tempat tinggal, akan diarahkan mengurus kepindahan sesuai dengan domisili baru.
"Semua layanan Dukcapil tidak dipungut biaya. Hingga saat ini sudah ada lima warga yang melapor ke posko," tegasnya.
Sementara, Lurah Kebon Kosong, Alfalas Susetyo Dewanto mengungkapkan, di wilayahnya terdapat empat RT yang telah dihapus terdampak pembangunan Wisma Atlet. Keempat RT itu yakni RT 13, 14, 15 dan RT 16 RW 09 Kelurahan Kebon Kosong.
"Hingga Rabu kemarin, sudah 195 warga yang lapor sanggah terkait NIK mereka ke Posko Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili di Kelurahan Kebon Kosong," tandasnya.
