Ahok: Pansus RS Sumber Waras Harus Terbuka
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung rencana DPRD DKI untuk membantuk panitia khusus (Pansus) pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dengan demikian akan diketahui bahwa pembelian sudah sesuai dengan prosedur dan ada nota kesepahaman antaran Pemprov dan DPRD DKI.
Justru harus pansus supaya DPRD itu ngerti bahwa itu ada nota kesepahaman antara Gubernur dengan Ketua DPRD
"Bagus. Justru harus pansus supaya DPRD itu ngerti bahwa itu ada nota kesepahaman antara Gubernur dengan Ketua DPRD. Disitu disebutkan bahwa kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran untuk APBD Perubahan 2014 itu adalah bidang kesehatan," kata Ahok di Balaikota, Kamis (6/8).
Dalam nota kesepahaman tersebut, menurut Ahok, disebutkan membeli sebagian lahan RS Sumber Waras untuk dijadikan rumah sakit jantung dan kanker.
Ahok Tolak Ubah Peruntukkan RS Sumber Waras"Justru disitu supaya pansus bisa membuktikan bahwa tidak ada prioritas bidang pendidikan. Walaupun tentu ada pembangunan," ucap Ahok.
Namun, Ahok meminta pansus yang dibentuk untuk terbuka kepada media. Sehingga segala sesuatu yang diselidiki bisa diinformasikan kepada masyarakat. Pansus juga akan memanggil Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat serta beberapa pejabat DKI lainnya untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.
"Bagus kalau DPRD bikin pansus tapi jangan tertutup dong, biar semua orang tahu, harus terbuka. Wartawan masuk biar lihat prosesnya," jelas Ahok.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya melaporkan adanya indikasi kerugian daerah pembelian lahan RS Sumber Waras hingga Rp 191 miliar. Dinas Kesehatan DKI pada tahun lalu membeli lahan milik rumah sakit tersebut dengan luas 6,9 hektare senilai Rp 1,5 triliun. Harga lahan tersebut sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Lahan tersebut rancananya akan dibangun menjadi rumah sakit khusus penanganan kanker yang standarnya sama dengan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Selain Djarot, rencananya pansus juga akan memanggil BPK Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bappeda Tuty Kusumawati, Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono, Walikota Jakarta Barat Anas Effendi, mantan Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati, dan pejabat Dinas Pelayanan Pajak DKI.
