Ketua FKDM DKI Ikut Monitoring MPLS
Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta, Tobaristani ikut melakukan monitoring Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru di SDN Pela Mampang 03, Jakarta Selatan dan SMAN 78, Jakarta Barat.
Pendidikan yang berkualitas dan berkarakter
Toba mengatakan, dalam dunia pendidikan setidaknya ada tiga masalah krusial yang harus mendapatkan perhatian bersama.
Pertama, terkait kekerasan seksual yang meliputi, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan perundungan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah.
Ketua FKDM DKI Dukung Kebijakan Solutif Pj Gubernur untuk Jukir Minimarket"Permasalahan ini dapat berakibat trauma mendalam bagi korban, mengganggu proses belajar mengajar, dan menciptakan rasa tidak aman di sekolah," ujarnya, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (11/7).
Toba menjelaskan, persoalan kedua adalah terkait, perundungan (bullying), Termasuk segala tindakan agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan orang lain.
"Perundungan dapat berakibat depresi, kecemasan, dan bahkan bunuh diri bagi korban," terangnya.
Menurutnya, untuk persiapan ketiga adalah terkait intoleransi atau Sikap tidak menghargai dan menghormati perbedaan, baik suku, agama, ras, maupun golongan.
"Intoleransi dapat memicu konflik dan perpecahan di lingkungan sekolah, serta menghambat proses belajar mengajar yang inklusif dan menghargai keberagaman," ungkapnya.
Ia mengapresiasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI yang telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi persiapan tersebut.
"Saat ini sudah ada Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan. Kemudian, Permendikbud Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Perundungan di Satuan Pendidikan," bebernya.
Ia menambahkan, sebagai upaya preventif juga sudah dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta Satgas Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Perundungan.
"Ada juga program pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengenali tanda-tanda, mencegah, dan menangani kekerasan seksual dan perundungan," ucapnya.
Tidak kalah penting, imbuh Toba, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga terus meningkatkan edukasi kepada peserta didik tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan.
"Sekolah di Jakarta juga membangun budaya pelaporan yang aman dan nyaman bagi korban kekerasan seksual dan perundungan," tegasnya.
Ia menambahkan, perlu eran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua, masyarakat, dan organisasi sipil, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, perundungan, dan intoleransi.
"Melalui kebersamaan, saya yakin pendidikan yang berkualitas dan berkarakter untuk generasi penerus bangsa dapat terwujud," tandasnya.
