FGD Batch II BPS DKI Libatkan OPD dan Media
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, pelaku usaha dan media, diikutkan dalam focus group discussion (FGD) penyelenggaraan statistik sektoral yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta di Hotel Mercure Harmoni, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (18/9). .
"Mengenalkan indikator statistik seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran,"
Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Nurul Hasanudin mengatakan, FGD ini bertujuan membangun kesamaan perspektif tentang bagaimana peran dunia usaha, pemerintah, media, akademisi dan masyarakat dalam statistik.
Inflasi DKI Juli 2024 Capai 1,97 PersenKarena, menurutnya, sebuah program yang hanya melibatkan pemerintah daya kohesifnya atau daya luas pengaruhnya tidak akan maksimal.
"Saya meyakini ketika kolaborasi terbangun dengan baik, literasi statistik yang menjadi target pembangunan Indonesia bisa terbangun dengan baik," katanya.
Selain melakukan edukasi dan membangun kesamaan persepktif, Nurul berharap, kegiatan ini bisa membina sinergisitas sektoral dengan berbagai OPD di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi, tahapan pemindahan Ibukota dari Jakarta ke IKN akan dimulai dalam waktu dekat.
Dia optimis, melalui sinergisitas ini Jakarta bakal lebih tangguh dan mampu mensejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat UU nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai pusat perekonomian Indonesia dan kota global. Sehingga bisa mencapai pertumbuhan ekonomi seperti di negara-negara maju di atas 6,7 persen.
"Melalui kegiatan in, kami ingin mengenalkan indikator statistik seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran, selain terkait tata kelola statistik sektoral khusus dinas dan OPD," tegasnya.
Satpel Pengelola Data Statitik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Octo Alexandro, mengapresia kegiatan ini karena dapat menguatkan wawasannya tentang indikator capaian Jakarta seperti angka inflasi, perkembangan perekonomian dan ketahanan pangan.
"Dengan semakin mengerti data, penting untuk evaluasi kebijakan tepat sasaran," tandasnya.
