Pj Gubernur Teguh Pastikan Alokasi Anggaran Program Prioritas di RAPBD 2025
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menyampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Reperda RAPBD Tahun Anggaran 2025.
P elayanan pendidikan secara merata
Pada kesempatan itu, Teguh menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait program prioritas di 2025.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan akses kepemilikan perumahan yang layak aman dan terjangkau bagi masyarakat. Salah satunya yakni melalui penyediaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi masyarakat Jakarta yang belum memiliki rumah dan masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pj Gubernur Teguh Lantik Marullah Matali Jadi Sekda DKI"Eksekutif juga mengembangkan pembangunan rumah layak huni melalui perbaikan rumah dan konsolidasi tanah bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dan BPN," ujarnya, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11).
Ia berharap, Pembiayaan Perolehan Program Fasilitasi Rumah (FRRR) bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat Jakarta mendapatkan rumah. Selain itu, kegiatan peningkatan kualitas permukiman akan terus dilakukan agar kantong-kantong kumuh di DKI Jakarta terus berkurang.
Sedangkan, terkait Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Teguh menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan pengelolaan RTH sesuai target RPD yaitu 0,009 persen atau setara 6 hektare per tahun.
Selain itu, juga dilakukan peningkatan kualitas melalui pembangunan, penataan dan pemeliharaan RTH. Desain RTH saat ini sudah menyesuaikan dengan fungsi RTH lainnya yaitu ruang ekologi, rekreasi, mitigasi bencana, pengendali banjir, interaksi sosial serta pengembangan edukasi, olahraga dan budaya.
Kemudian, terkait transportasi publik, Teguh memaparkan, Pemprov DKI terus berupaya meningkatkan cakupan layanan angkutan umum dengan meningkatkan jumlah jaringan transportasi melalui pembangunan konstruksi ekstensifikasi jaringan MRT Jakarta, LRT Jakarta serta Transjakarta.
Ia menyebut, sejumlah upaya dalam mewujudkan integrasi transportasi melalui enam dimensi integrasi, antara lain integrasi fisik, layanan, rute/lintasan, sistem pembayaran, tarif, serta integrasi data dan informasi.
"Cakupan layanan angkutan umum sampai dengan Oktober 2024, telah mencapai 84,6 luas wilayah atau 90,5 persen populasi masyarakat Jakarta," ungkapnya.
Terkait penanganan stunting, imbuh Teguh, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa produk makanan berbahan pangan lokal tinggi protein hewani.
Ia menambahkan mengenai upaya penanggulangan banjir, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kapasitas sungai dan saluran drainase melalui pengurasan dan pengerukan berkomitmen sedimen.
"Untuk mengatasi dampak banjir rob di wilayah pesisir, Pemprov DKI juga melaksanakan penyelesaian pembangunan tanggul pengaman pantai Fase A National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sepanjang 12 kilometer," kata Teguh.
Teguh menjelaskan, Pemprov DKI juga terus melakukan normalisasi sungai untuk peningkatan kapasitas melalui pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
"Pembangunan waduk, situ, embung di berbagai lokasi potensial yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan sumber air baku untuk air bersih, salah satunya adalah Setu Babakan juga terus dioptimalkan," terangnya.
Mengenai penanganan sampah, Teguh mengungkapkan, hal itu menjadi tanggung jawab bersama melalui pemilahan dan pengurangan sampah.
Sedangkan, terkait pendidikan, Teguh memastikan, Pemprov DKI Jakarta juga fokus terhadap pelaksanaan program sekolah swasta gratis di tahun 2025.
"Program ini dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan secara merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, Eksekutif sedang menyusun kajian dan regulasi yang mendukung pelaksanaannya," imbuhnya.
Selain itu, Teguh juga menyampaikan komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap pemberdayaan masyarakat melalui sektor pendidikan, salah satunya pemberian bantuan sosial berupa KJP dan KJMU. Penyaluran bansos ini berdasarkan pemadupadanan data penerima manfaat dengan verifikasi dan evaluasi data DTKS serta P3KE secara berkala.
Kemudian, mendukung program pemerintah pusat terkait pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG). Kendati demikian, kata dia, penerapan program ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat.
"Pemprov DKI Jakarta telah melakukan uji coba program ini melalui program Pemberian Makanan Tambahan berupa produk makanan berbahan pangan lokal tinggi protein hewani, dengan melibatkan UMKM," tandasnya.
