Penetapan Gubernur dan Wagub Jakarta 2024, Ini Harapan KI DKI
Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menghadiri Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024, di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (9/1) malam.
"Keterbukaan informasi adalah hak masyarakat,"
Rapat pleno ini menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi di Jakarta sekaligus menandai penetapan resmi pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta.
Harry menegaskan, keterbukaan informasi publik adalah harga mati penyelenggaraan pemilu yang transparan serta akuntabel. Ia menekankan pentingnya akses informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan pada setiap tahapan pemilu.
KPU DKI Tetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih“Keterbukaan informasi adalah hak masyarakat. Pleno penetapan ini menjadi ruang bagi publik untuk melihat seluruh hasil pemilihan,” ujar Harry Ara, Jumat (10/1).
Harry mengapresiasi KPU karena rapat pleno ini merupakan bagian dari proses keterbukaan informasi untuk mewujudkan demokrasi yang akuntabel.
“Hasil pemilu diumumkan secara resmi kepada masyarakat melalui mekanisme yang transparan. Hal itu adalah bagian dari proses keterbukaan informasi publik,” katanya.
Harry berharap KPU, sebagai badan publik informatif, dapat terus meningkatkan standar keterbukaan informasi, termasuk dalam penyampaian data, hasil penghitungan suara, dan keputusan strategis selama proses pemilu.
“Kami berharap gubernur terpilih dapat memanfaatkan keterbukaan informasi publik sebagai 'problem solving' dalam pengambilan kebijakan untuk Jakarta yang prima dan utama,” tegas Harry.
Sebagai informasi, acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran, KPU, Bawaslu, perwakilan partai politik, jajaran Pemprov DKI, serta tokoh masyarakat.
“Dengan penetapan pasangan calon terpilih, diharapkan pemerintahan mendatang mampu mewujudkan Jakarta yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif,” tandasnya.
