Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat, Senin (10/2),  menggelar rapat persiapan penyelenggaraan kegiatan Paralegal Academy dan keikutsertaan di Paralegal Justice Award (PJA) 2025.

"Setiap kelurahan terpilih merupakan wakil dari delapan kecamatan,"

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, dihadiri jajaran Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) Daerah Khusus Jakarta.

Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Pusat Ani Suryani mengatakan, Paralegal Justice Award (PJA) adalah penghargaan tahunan yang diberikan Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kepada kepala desa atau lurah berprestasi.

"Seperti memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan sengketa atau permasalahan di masyarakat, hingga tidak sampai ke tingkat perkara karena selesai di tingkat kelurahan," katanya.

Dilanjutkan Ani, pada tahun ini Jakarta Pusat berencana mengirimkan delapan perwakilan kelurahan untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi dan bila lolos, mereka akan berkiprah ke tingkat nasional.

"Setiap kelurahan terpilih merupakan wakil dari delapan kecamatan," jelasnya.

Disebutkan Ani, pada 2023 lalu Lurah Kebon Kosong berhasil memborong dua penghargaan terdiri dari Non Litigation Peace Maker dan Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan Jagadhita. Kemudian pada 2024, Lurah Karet Tengsin berhasil meraih anugerah Paralegal Justice Award (PJA).

"Mudah-mudahan ada yang lebih bisa berprestasi dan wakil Jakarta Pusat kembali meraih penghargaan," tegasnya.

Ketua Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Chabib Susanto menjelaskan, kegiatan ini bertujuan membahas berbagai hal terkait seleksi peserta PJA dan Anubawa Sasana Jagadhita. Selain itu juga diinformasikan rencana pembentukan tim kerja dan pembagian zona pembinaan kelurahan di wilayah Jakarta Pusat.

Menurutnya, acara melibatkan seluruh lurah di wilayah Jakarta Pusat ini merupakan langkah awal yang penting dalam persiapan seleksi PJA 2025. Ia berharap adanya pendampingan dari tim penyuluh hukum wilayah akan memudahkan calon peserta

"Tujuannya agar proses seleksi dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif dalam peningkatan pelayanan hukum tingkat kelurahan di Jakarta Pusat," tandasnya.