You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ahok Minta DPRD Buat Pansus Penyerahan LHP BPK
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Ahok Minta DPRD Buat Pansus Penyerahan LHP BPK

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta agar DPRD DKI Jakarta juga membentuk  Panitia Khusus (Pansus) terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Anggaran DKI Jakarta tahun 2014.

Y ang perlu dipansuskan adalah kenapa tiba-tiba penyerahan buku itu tidak ke gubernur dan gubernur tidak dikasih waktu menyampaikan sambutan (paripurna). Ini harus dibuat pansus, harus diteliti siapa yang main

Menurut Ahok, Pansus perlu dibentuk karena BPK tidak menyerahkan LHP sesuai dengan prosedur. Seharusnya LHP diserahkan BPK kepada DPRD DKI dan Pemprov DKI saat rapat paripurna. Namun BPK hanya menyerahkan LHP kepada DPRD, sedangkan Pemprov DKI diserahkan terpisah.

"Saya sudah bilang ke teman-teman Pansus BPK, yang perlu dipansuskan adalah kenapa tiba-tiba penyerahan buku itu tidak ke gubernur dan gubernur tidak dikasih waktu menyampaikan sambutan (paripurna). Ini harus dibuat pansus, harus diteliti siapa yang main," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (18/8).

Ahok Apresiasi Pembentukan Pansus LHP BPK

LHP yang seharusnya diserahkan ke gubernur, justru diberikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Saifullah di ruang kerjanya. Sebelumnya penyerahan LHP BPK selalu berbarengan antara DPRD dan Pemprov DKI dalam rapat paripurna.

"Itu kan menyalahi undang-undang. Harus dibuat Pansus kenapa buku dikasih ke Sekda tanpa kuasa dari saya. Makanya di seluruh Indonesia yang paling aneh hanya Jakarta tahun ini, sebelum-sebelumnya tetap menerima satu buku untuk eksekutif dan satu buku untuk legislatif. Pansus harusnya mengarah ke situ," ucapnya.

Menurut Ahok, dalam pemerintahan daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif. Berbeda dengan pemerintah pusat yang terpisah antara DPR RI dengan presiden. "Kalau DPR RI - Presiden, BPK langsung ngasih ke DPR RI bukan ke Presiden. Tapi kalau untuk pemerintahan daerah harus bareng. Berarti ada mafia apa? Itu harus dibuat Pansus. Kalau temuannya itu bukan urusan dia, tapi BPK," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. 30 Pohon Tabebuya Ditanam di Jalan Karet Pasar Baru Timur 2

    access_time17-01-2025 remove_red_eye1532 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. 411.161 Wisatawan Kunjungi Kepulauan Seribu di Tahun 2024

    access_time18-01-2025 remove_red_eye1522 personAnita Karyati
  3. Petugas Padamkan Kebakaran di Mangga Besar XIII

    access_time21-01-2025 remove_red_eye1333 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Dinas PPAPP Perkuat Pencegahan Pelecehan Seksual di Transportasi Publik

    access_time20-01-2025 remove_red_eye1236 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pelaku UMKM di Pulau Tidung Bisa Segera Gunakan Loksem KS 02

    access_time17-01-2025 remove_red_eye891 personAnita Karyati