Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di Ruang Pola Benyamin Sueb, Grha Ali Sadikin, Balai Kota, Senin (25/2).

"M enjaga keselarasan program pemerintah pusat dan daerah,"

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta ini merupakan wadah untuk saling bersinergi sekaligus berbagi pikiran demi meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kota Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno saat membuka forum tersebut mengatakan, sesuai arahan Presiden RI, seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah perlu menguatkan komitmen dan sinergi guna mendukung percepatan pencapaian Indonesia Emas 2045. Selain itu, menguatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan melayani, serta terus berinovasi dalam upaya pengendalian inflasi.

"Penyusunan arah kebijakan Jakarta Tahun 2026 mengacu pada delapan Prioritas Nasional dan 17 Program Prioritas Nasional serta mengimplementasikan delapan Program Hasil Terbaik Cepat untuk menjaga keselarasan program pemerintah pusat dan daerah," ujar Rano Karno.

Ia menjelaskan, capaian indikator pembangunan Jakarta tahun 2024 menunjukkan kinerja positif yang ditunjukkan pada pertumbuhan ekonomi mencapai 4,9 persen.

Bank Indonesia juga memproyeksikan ekonomi Jakarta tetap tumbuh kisaran 4,7 hingga 5,5 persen  pada tahun 2026 melalui optimalisasi  potensi pariwisata, ekonomi kreatif, aktivitas MICE dan berbagai event, maupun kebudayaan,yang akan mendorong optimisme konsumen.

“Serta tingkat Inflasi Jakarta berhasil dikendalikan pada angka 1,48 persen selama tahun 2024 atau lebih rendah dibandingkan tahun 2023," jelasnya.

Ia menuturkan, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, serta Indeks Rasio Gini mengalami penurunan yangmencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pada tahun 2026, ketiga indikator ini ditargetkan akan terus mengalami perbaikain melalui berbagai upaya yakni penguatan program ketenagakerjaan, menjaga ketepatan sasaran dan ekstensifikasi pemanfaatan bantuan sosial, serta penerapan strategi peningkatan pendapatan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Rano mengatakan, setiap wilayah kota dan kabupaten administrasi memiliki potensi serta kontribusi ekonomi yang berbeda sehingga arah pengembangan wilayah disesuaikan dengan karakteristik serta potensi masing-masing.

Dengan mempertimbangkan capaian dan proyeksi indikator ekonomi makro yang positif, pengembangan kewilayahan menjadi salah satu kunci meningkatkan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah sebagai langkah penting, dalam mendukung pencapaian visi Jakarta 2045,yaitu, Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang.

“Selain itu, dalam mendorong target RPJPD 2025-2045, kebijakan berbasis kewilayahan akan diterapkan dalam RKPD tahun 2026 yang berfokus pada pemerataan pembangunan antarawilayah daratan dan kepulauan, agar setiap wilayah dapat meningkatkan kontribusinya dalam mewujudkan Jakarta menjadi Top 20 Global City pada tahun 2045," ucapnya.

Rano menjelaskan, enam indikator diperlukan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yakni perwujudan ekonomi yang mapandan -terkoneksi secara global, peningkatan kapasitas riset dan inovasi yang berdaya saing dan menerus, pengembangan budaya dan pariwisata untuk menarik wisatawan asing, perwujudan ruang yang nyaman untuk dihuni, penciptaan lingkungan yang bersih,nyaman dan berkelanjutan, serta peningkatan konektivitas dan aksesibilitas intra dan inter-kota.

"Perencanaan pembangunan Kota Jakarta di tahun 2025-2029 berfokus pada perbaikan fundamental melalui pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi. Perencanaan pembangunan ini ditetapkan berdasarkan visi RPJPD 2025-2045, yakni Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing,dan Berkelanjutan," tuturnya.

Ia menambahkan, penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 mengedepankan sinkronisasi agar tercapai harmonisasi perencanaan pusat dan daerah yang mengacu pada berbagai regulasi dan dokumen perencanaan, baik di tingkat nasional maupun daerah.