DKI Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Ruang Pola Benyamin Suaeb, Graha Ali Sadikin, Selasa (11/5).
"Kami juga sudah melakukan sharing isu dalam rangka penajaman isu strategis,"
Kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur Rano Karno ini, merupakan bentuk implementasi Pasal 4 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang mengamanatkan pembahasan rancangan awal RPJMD bersama para pemangku kepentingan sebagai bagian dari perencanaan partisipatif.
Dalam sambutannya, Wagub Rano mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan konsultasi publik ini. Ia berharap, seluruh pemangku kepentingan yang hadir bisa mencurahkan gagasan agar pembangunan ke depan semakin baik.
Pemprov DKI Terus Optimalkan Program Pemberdayaan untuk Atasi Kemiskinan"Dengan mengucap Bismilah, konsultasi publik rancangan awal RPJMD saya buka. Semoga hasil dari konsultasi ini bisa mewujudkan Jakarta yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan," ujarnya, Selasa (11/3).
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali menjelaskan, sebelum menggelar konsultasi publik rancangan awal ini, pihaknya telah melakukan sejumlah tahapan penyusunan RPJMD.
Di antaranya, penyiapan SK gubernur tentang RPJMD, penyusunan rancangan teknokratik dan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD.
"Selain itu kami juga sudah melakukan sharing isu dalam rangka penajaman isu strategis," tambahnya.
Dijelaskan Marullah, dari berbagai pembahasan dan kajian yang dilakukan pihaknya telah merumuskan tujuh isu strategis yang alan menjadi arah dasar penyusunan RPJMD Jakarta 2025-2029.
Tujuh isu strategis tersebut, pertama adalah tentang modal manusia tinggi dan masyarakat madani serta yang kedua terkait pemerataan dan kebermanfaatan hasil pembangunan.
Lalu yang ketiga mengenai perekonomian produktif, kompetitif dan atraktif di pasar global.
Kemudian isu keempat terkait pemerintahan dinamis dengan performa layanan prima serta isu kelima terkait infrastruktur kota yang layak dan berkelanjutan.
Sedangkan isu keenam terkait ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan iklim serta isu ketujuh terkait pergerakan manusia, barang dan informasi yang optimal.
"Saat ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk menyiapkan Jakarta sebagai kota global," tandasnya.
