Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/4).

"Usulan masyarakat dari berbagai elemen telah terakomodasi,"

Khoirudin menegaskan, berbagai aspirasi warga dari beragam elemen telah diakomodir dengan baik melalui proses Musrenbang yang dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten hingga provinsi.

"Berbagai aspirasi dan usulan masyarakat dari berbagai elemen telah terakomodasi sebagai bahan penting dalam perubahaan arah pembangunan Jakarta ke depan," ujarnya.

Ia menyebutkan, Musrenbang tahun ini menjadi momentum strategis karena merupakan yang pertama di bawah kepemimpinan hasil Pemilu 2024.

"Ini merupakan momentum untuk memulai semangat sebagai kota global dengan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin berkualitas," imbuhnya.

Khoirudin juga menegaskan, DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung serta mengawal berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemprov DKI. Jajarannya  juga mendorong agar program-program prioritas dapat direalisasikan dengan maksimal.

"DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan melalui pembangunan dan penambahan RSUD, puskesmas, serta peningkatan sarana dan prasarana," jelasnya.

Ia turut mendukung keberlanjutan program-program kesejahteraan masyarakat seperti KJP Plus, KJMU, dan Kartu Lansia Jakarta. Di sektor infrastruktur, DPRD DKI Jakarta mendorong percepatan penataan kampung, pembenahan kawasan, serta penyediaan rumah susun terjangkau.

"Di bidang infrastruktur, kami berharap proses penataan kampung, pembenahan kawasan, serta penyediaan rumah susun terjangkau dapat terus dipercepat demi menghadirkan hunian layak bagi seluruh warga Jakarta," tambahnya.

Khoirudin juga menyatakan dukungan terhadap janji kampanye Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, khususnya dalam penyediaan lapangan kerja, perluasan pemasangan CCTV di pemukiman, serta penanganan banjir melalui berbagai pendekatan.

"DPRD memandang bahwa keberhasilan pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemprov DKI. Kolaborasi dan sinergi antarpihak menjadi kunci, termasuk dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat," tandasnya.