Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menerima audiensi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2023-2026 di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Senin (28/4). 

"Royaltrans itulah yang akan kita tambahkan,"

Pertemuan tersebut membahas berbagai masukan dari DTKJ terkait penguatan dan pengawalan kebijakan transportasi di Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Ketua DTKJ, Haris Muhammadun mengusulkan penambahan rute Royaltrans (layanan bus non-subsidi) untuk menjangkau pengguna kendaraan pribadi di wilayah penyangga Jakarta. Tujuh rute tambahan yang diusulkan di antaranya rute Graha Raya Bintaro-Ciledug dan Grand Wisata Bekasi serta Sumarrecon Bekasi ke Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Halim.

"Karena sebetulnya kan orang-orang developer yang ada di Bodetabek, itu kan pengguna mobil pribadi, itu yang akan kita sasar. Sehingga Royaltrans itulah yang akan kita tambahkan," jelas Haris.

Kepada Gubernur, Haris pun menyampaikan apresiasi DTKJ terhadap peluncuran TransJabodetabek rute Blok M-Alam Sutera sehingga memberikan kemudahan mobilitas masyarakat.

"Kita menyampaikan kepada Pak Gubernur apresiasi yang sangat besar. Karena TransJabodetabek kemarin sudah diluncurkan dari mulai Alam Sutera sampai dengan Blok M," ujarnya.

Selain itu, DTKJ mengusulkan penerapan tarif parkir yang lebih tinggi di koridor yang sudah terlayani angkutan publik dan pengembangan fasilitas park and ride di luar Jakarta.

Menurutnya, komunikasi Gubernur DKI dengan kepala daerah di Bodetabek terkait pengembangan layanan transportasi sudah berjalan baik.

"Karena itu juga akan menjadi mekanisme yang baik dalam bertransportasi. Artinya mereka parkir di satu tempat kemudian menggunakan dengan transportasi publik," kata Haris.

DTKJ juga mendorong optimalisasi penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), mengingat saat ini baru 11 persen pelanggaran yang terkirim. Selain itu, juga dibahas mengenai creative budgeting untuk angkutan publik.

Untuk mendukung program perluasan jangkauan transportasi publik hingga wilayah Jabodetabek, DTKJ mengusulkan penerbitan Peraturan Gubernur baru terkait tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor transportasi.

"Tadi Pak Gubernur juga menyampaikan arahan bagaimana Jaklingko atau mikrotrans-mikrotrans ini juga bisa menjadi feeder yang ada di Bodetabek," tambah dia.

Menanggapi usulan-usulan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyampaikan, Gubernur Pramono menyambut baik masukan-masukan yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya secara detail.

"Bapak Gubernur menerima rekan-rekan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta. Dan tentu pertemuannya sebagaimana biasa, Pak Gubernur begitu gembira menerima masukan dan tentu semuanya akan didetailkan," tandasnya.