Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, lelang operator Light Rapid Transit (LRT) akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Karena LRT yang dibangun terhubung dengan milik pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang segera terbit.

Poinnya itu, kita berhak menugaskan BUMD, seperti pemerintah menugaskan BUMN. membangun prasarana relnya

Dikatakan Basuki, salah satu poin dalam Perpres tersebut yakni Pemprov DKI Jakarta berhak menunjuk BUMD untuk membangun prasarana LRT seperti rel. "Poinnya itu, kita berhak menugaskan BUMD, seperti pemerintah menugaskan BUMN. Membangun prasarana relnya," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/8).

Nantinya, Pemprov DKI akan membeli kembali prasarana tersebut. Karena dalam Perpres juga diatur semua prasarana LRT adalah milik negara. Untuk rolling stock (pengadaan kereta) dan operasional baru diserahkan kepada swasta.

"Semua prasarana adalah milik negara, tidak boleh milik swasta. Nanti untuk rolling stock keretanya dan operasional baru dilelang. Dan lelangnya pun kita minta Kemenhub yang melelang," ucapnya.

Menurut Basuki, dengan terpusatnya lelang maka operasional bisa saling terintegrasi antara LRT milik Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Sehingga setiap koridor tidak berdiri sendiri. Pembayaran kepada operator sama seperti bus Transjakarta, yakni rupiah per kilometer.

"Kita ingin bayarnya rupiah per kilometer sehingga semua kereta bisa saling terintegrasi, makanya operator berapa banyak pun tidak apa-apa, tapi satu pembayaran dan semua orang boleh masuk. Karena relnya prasarana adalah milik pemerintah," ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menambahkan, LRT akan dibangun sebanyak sembilan koridor. Pemprov DKI Jakarta membangun sebanyak tujuh koridor. Sementara dua di antaranya oleh pemerintah pusat, yang menunjuk PT Adhi Karya.

"Nanti akan kombinasi dengan nasional, menjadi sembilan koridor. Kita harap nanti masing-masing koridor tidak berdiri sendiri. Antara DKI dan pusat nyambung semuanya. Sampai Tangerang, Banten, dan Bogor," kata Saefullah.

Prioritas pembangunan tetap pada koridor 1, yakni Kebayoran Baru-Kelapa Gading dan koridor 7 Bandara Soekarno-Hatta ke Ancol-Kemayoran-Cempaka Putih.