DKI Siap Dukung Pengembangan Sistem Transportasi Perkeretapian di Bali
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap mendukung pengembangan sistem transportasi berbasis rel cepat di Provinsi Bali.
"Kami siap memberi dukungan penuh terhadap inisiatif Provinsi Bali,"
Hal ini ditegaskan Rano saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali dan bertemu langsung Gubernur Bali, Wayan Koster.
"Kami siap memberi dukungan penuh terhadap inisiatif Provinsi Bali dalam mengembangkan sistem perkeretaapian perkotaan modern dan berkelanjutan," kata Rano melalui rilis yang diterima Redaksi Beritajakarta, Jumat (13/6).
Rano Promosikan Jakarta di Bali and Beyond Travel Fair 2025Dijelaskan Rano, PT MRT Jakarta selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI memiliki pengalaman dalam pembangunan dan pengoperasian MRT di Jakarta. Dengan pengalaman itu, Pemprov DKI Jakarta siap melakukan alih pengetahuan (knowledge transfer) dan berbagi praktik kepada jajaran Pemprov Bali.
Rano memastikan, bentuk dukungan pengembangan sistem transportasi berbasis rel cepat kepada Pemprov Bali akan diberikan mulai dari tahap perencanaan, proses pembangunan hingga operasional sebagai bagian dari penguatan kerja sama antar daerah menuju sistem perkeretaapian perkotaan berstandar internasional.
Selain membahas rencana kerja sama pembangunan sistem perkeretaapian perkotaan, Rano mengakui kedatangannya juga dalam rangka menyampaikan undangan resmi kepada Gubernur Bali untuk menghadiri Rapat Kerja Gubernur Anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU). Rencananya kegiatan itu diselenggarakan pada 16–17 Juni 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta.
Menurut Rano, FKD-MPU merupakan forum strategis yang beranggotakan 10 provinsi di wilayah barat dan tengah Indonesia, terdiri dari DKI Jakarta, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Forum ini bertujuan memperkuat sinergi pembangunan antardaerah melalui pertukaran informasi, harmonisasi kebijakan serta pelaksanaan program lintas wilayah secara efektif dan kolaboratif.
"Pertemuan ini menegaskan komitmen untuk mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis kolaborasi antar daerah. Ini sejalan dengan semangat yang diusung FKD-MPU," tandasnya.
