Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi modal utama untuk menarik minat investor, baik domestik maupun internasional.

"Clean and good governance itu menjadi kata kunci,"

Hal ini disampaikan Pramono dalam talkshow 'Future Talk with Endgame: What's Jakarta's Future?' di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Minggu (15/6).

"Transparansi keterbukaan dan clean and good governance itu menjadi kata kunci kalau kita ingin membuat investor merasa nyaman datang ke Jakarta. Itulah yang akan saya lakukan," ujar Pramono.

Pramono pun berkomitmen, di bawah kepemimpinannya, Pemprov DKI akan terus melakukan transparansi dengan sungguh-sungguh. Ia kemudian menyinggung masalah lamanya perizinan Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang kerap menjadi kendala di masa lalu.

Karena itu, ia mendorong adanya kepastian waktu penyelesaian perizinan di Jakarta. Pramono juga menyebut, Pemprov DKI akan menggunakan dana hasil kompensasi KLB untuk pembangunan fasilitas publik, seperti pengembangan kawasan Blok M dan tiga taman di sekitarnya yakni Ayodya, Langsat, Leuser.

"Blok M yang akan kita bangun Transit Oriented Development (TOD)-nya, Bundaran HI demikian juga. Dari mana untuk membangun itu, kan enggak mungkin dari APBD. Dari situ (KLB)," jelasnya.

Melalui transparansi pemerintahan, Pramono meyakini akan tercipta kepercayaan dari masyarakat dan juga investor. Ia menegaskan, kepercayaan juga menjadi kunci utama bagi investor untuk menanamkan modalnya di Jakarta.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta juga menjalin kerja sama dengan universitas-universitas dunia seperti Georgetown University dan Nottingham University, guna membangun citra Jakarta sebagai kota yang terbuka dan meningkatkan kepercayaan investor internasional.

"Saya mengatakan di dalam internal Balai Kota, kita harus memulai membangun trust lebih dahulu," tandas Pramono.