Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan mengusulkan perubahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun dalam rancangan perubahan KUA-PPAS tahun 2025. Angka ini meningkat sekitar Rp17,8 miliar dibandingkan anggaran awal yang ditetapkan sebesar Rp1,28 triliun.

"Agar pelayanan publik ditingkatkan,"

Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar menyampaikan, hingga akhir Juni 2025, realisasi anggaran sudah mencapai Rp538,5 miliar atau 42 persen dari total anggaran.

Adapun rincian perubahan anggaran meliputi Sekretariat Kota anggaran turun dari Rp515,9 miliar menjadi Rp507,2 miliar, tapi kemudian ditambah lagi menjadi Rp508,3 miliar. Tambahan ini digunakan untuk pengadaan alat seperti panel interaktif dan mesin pembersih, serta perencanaan rehab rumah dinas lurah.

Sementara 10 Kecamatan di Jakarta Selatan anggarannya juga turun dari Rp26 miliar menjadi Rp23,7 miliar setelah adanya pengurangan untuk honor pegawai dan efisiensi lainnya.

Selanjutnya anggaran pada 65 kelurahan, anggaran bertambah dari Rp740,2 miliar menjadi Rp755,8 miliar. Tambahan digunakan untuk perlengkapan kerja PPSU. Namun, ada pula pengurangan untuk gaji PPSU dan biaya operasional RPTRA.

Sejumlah kegiatan prioritas juga tengah berjalan, antara lain rekrutmen 307 petugas PPSU baru yang akan mulai bekerja Agustus 2025.

Selain itu, pemeliharaan kantor wali kota dan pemasangan panel gedung hingga November 2025. Pengadaan CCTV sebanyak 133 unit di gedung Blok A, B, dan C.

Kemudian pemasangan videotron sebagai sarana informasi warga. Lalu pengadaan mebel untuk Kecamatan Kebayoran Baru yang sudah selesai Mei 2025.

"Anggaran ini kami susun agar pelayanan dan fasilitas publik di Jakarta Selatan bisa terus ditingkatkan," kata Wali Kota Anwar saat rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta.