Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang masih terdampak banjir akibat curah hujan tinggi pada Minggu (6/7) lalu. Hingga saat ini, kata Pramono, masih ada sekitar 25 RW di Jakarta yang terdampak banjir. 

"Saya juga ingin meminta maaf kepada warga yang terdampak,"

Hal ini disampaikannya saat meninjau titik banjir di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung, Rajawati, Jakarta Selatan, Selasa (8/7).

"Secara khusus saya juga ingin meminta maaf kepada warga yang terdampak. Karena sekarang ini masih ada beberapa warga yang terdampak banjir satu hari sebelumnya, termasuk di daerah ini," ujar Pramono. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata Pramono, akan terus bekerja keras menangani dan mengantisipasi agar dampak banjir tidak merugikan warga di kemudian hari. Ia menekankan, musibah banjir ini bukan sesuatu yang direncanakan. 

"Tadi saya juga mendapatkan laporan dari Ibu Kepala Dinas SDA. Beliau datang pagi-pagi meminta maaf kepada warga. Kita nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena ini bukan sesuatu yang kita rencanakan," kata dia. 

Selain itu, Pramono juga meminta Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk berkoordinasi mengatasi sumbatan di sepanjang saluran air di Jakarta sehingga tidak menyebabkan genangan. 

Dalam kesempatan ini, Pramono menyampaikan penetapan lokasi (penlok) untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung sudah ditandatangani. Dari 14 penlok, empat di antaranya sudah diteken, yakni dua lokasi di Jakarta Selatan dan dua di Jakarta Timur.

Pramono pun mendorong Kementerian ATR-BPN bersama Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pembebasan lahan. Dalam pelaksanaannya, ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif kepada masyarakat.

"Jadi pendekatannya bukan kemudian yang seperti menggunakan kekuasaan. Saya nggak mau," ucap Pramono.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum menjelaskan, pembayaran lahan untuk proyek normalisasi Ciliwung kemungkinan akan dilakukan pada bulan depan. Pihaknya kini menunggu Kementerian Pekerjaan Umum untuk memulai pekerjaan fisik.

"Kami tinggal menunggu Kementerian PU untuk melakukan pekerjaan fisik," tandas Ika.