Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian menyampaikan, pihaknya mendukung langkah Pemprov DKI menaikkan intensif kader Dasawisma.

"Menekankan pentingnya integrasi data,"

Hal itu disampaikan dalam rekomendasi  pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).

Dari pembahasan antara Banggar DPRD DKI dan eksekutif, anggaran Dinas PPAPP mengalami peningkatan dari penetapan awal Rp750 miliar menjadi Rp807 miliar dalam rancangan perubahan. Selisih pembahasan dengan usulan hanya sekitar Rp507 juta.

Salah satu poin utama rekomendasi Komisi E adalah dukungan terhadap peningkatan dana operasional kader Dasawisma dari Rp500 ribu menjadi Rp750 ribu per bulan.

"Komisi E juga mendorong agar peningkatan serupa berlaku bagi kader jumantik dan posyandu," ujarnya, Jumat (11/7).

Komisi E turut meminta Dinas PPAPP untuk melakukan optimalisasi menyeluruh terhadap program penanganan kekerasan  perempuan dan anak. Hal ini mencakup penguatan kanal pengaduan serta sistem pengawasan di sekolah.

Justin juga menekankan pentingnya integrasi data dan pengawasan kader agar tidak terjadi tumpang tindih peran dalam pelayanan masyarakat.

"Komisi E mengusulkan agar para kader mendapat perlindungan kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," kata Justin.

Komisi E juga mendorong Dinas PPAPP untuk menjalin kolaborasi lebih luas dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dalam upaya edukasi dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.