Sepanjang Januari hingga Juli 2015, tercatat ada 274 bangunan di Jakarta Pusat yang menyalahi perizinan. Dari jumlah tersebut, 45 bangunan sudah dibongkar paksa akibat tidak adanya kelanjutan pengurusan perizinan dari pemilik.

Dari 274 bangunan yang melanggar itu, sanksinya tidak semuanya harus berujung pada eksekusi pembongkaran

Kepala Seksi Penertiban Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Pusat, Ki hajar Bonang mengatakan, dari total bangunan yang telah dibongkar ada 33 rumah tinggal dan 12 lainnya non rumah tinggal.

“Dari 274 bangunan yang melanggar itu, sanksinya tidak semuanya harus berujung pada eksekusi pembongkaran. Karena beberapa diantaranya masih bisa dilakukan perubahan perizinannya, jadi hanya sampai surat peringatan dan segel,” ujar Bonang, Senin (24/8).

Bonang mengatakan, pihaknya masih memberikan kesempatan pada para pemilik bangunan yang melanggar ini untuk segera mengurus perizinan perubahan. Batas waktu kesempatan ini diberikan hingga Desember mendatang. "Kalau dari total itu yang pasti akan dibongkar sekitar seratusan bangunan. Karena tidak bisa dilakukan perubahan perizinan," tuturnya.

Beberapa pelanggaran yang banyak dilakukan pemilik, lanjut Bonang, misalnya penambahan luas bangunan, jumlah lantai dan sebagainya. "Alasan hanya ingin memaksimalkan lahan yang ada sedemikian rupa. Sehingga lahan yang dianggap sempit itu dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk rumah tinggal, warung, dan garasi mobil," ucapnya.

Sementara jika dibandingkan dengan tahun lalu, ada kecenderungan peningkatan jumlah pelanggaran perizinan bangunan. Pada tahun 2014 sejak Januari hingga Desember tercatat ada 338 pelanggaran. Namun di tahun 2015 ini, dari Januari hingga Juli saja sudah mencapai 274 pelanggaran.

“Tahun lalu masih ada sosialisasi paparan di kantor kecamatan dengan mengundang warga, pengurus RT/RW dan kelurahan. Termasuk saat pelayanan malam hari kita gencar sosialisasikan soal IMB,” tandas Bonang.