Ini Pandangan Umum Fraksi DPRD DKI atas Raperda Perubahan APBD 2025

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus jawaban Gubernur atas pandangan tersebut.

" kami buka dan kami nyatakan terbuka,"

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum," ucap Ima Mahdiah saat membuka rapat paripurna, di Gedung DP RD DKI Jakarta, Senin (21/7).

Wagub Berharap Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2025 Segera Diputuskan

Dalam pandangannya, Fraksi Nasdem menyampaikan masalah ketenagakerjaan, seperti tumpang tindih pelatihan kerja, rendahnya efektivitas Job Fair, dan kesenjangan digital.

Fraksi PAN menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penganggaran dan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi untuk transparansi.

Fraksi Demokrat–Perindo meminta pengelolaan subsidi Transjakarta dilakukan adil dan efisien.

Sedangkan Fraksi PSI menyinggung penurunan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita.

Kemudian, Fraksi PDI Perjuangan mendorong optimalisasi pendapatan dan prioritas belanja untuk sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, banjir, dan UMKM.

Fraksi Gerindra menekankan pentingnya transparansi anggaran, akomodasi aspirasi reses, dan pelaksanaan job fair rutin.

Adapun Fraksi PKS meminta peningkatan Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI), perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta perhatian lebih terhadap kader masyarakat dan realisasi dana hibah.

Fraksi PKB meminta Pemprov DKI untuk segera menanggulangi masalah kemiskinan ekstrem, polusi udara, efektivitas belanja UMKM, digitalisasi layanan publik, serta pengawasan Penyertaan Modal Daerah (PMD).

Sementara, Fraksi Golkar mendorong penguatan program gizi, integrasi layanan Posyandu, Puskesmas, PAUD, serta revitalisasi layanan kesehatan dasar.