You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI akan Perketat Pengawasan Distribusi Pangan Bersubsidi
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Pemprov DKI akan Perketat Pengawasan Distribusi Pangan Bersubsidi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperketat pengawasan terkait distribusi pangan bersubsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Tentunya pengawasan akan kami lakukan,"

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kemungkinan permainan yang memanfaatkan kesulitan warga dalam mengantre dan memperoleh barang subsidi.

"Tentunya pengawasan akan kami lakukan untuk hal yang berkaitan dengan pengguna KJP maupun subsidi pangan yang diberikan untuk itu," ujar Pramono, di Stasiun Boulevard Utara Summarecon Mall LRT Jakarta, Jakarta Utara, Kamis (24/7).

Pramono Dorong Implementasi AI Wujudkan Jakarta Kota Global

Pramono mengakui masih adanya antrean warga yang akan membeli barang bersubsidi. Ia pun tidak menutup kemungkinan adanya permainan dalam permasalahan ini.

"Problemnya di lapangan ketika orang itu akan membelanjakan, seringkali dibilang sudah habis. Kalau enggak, harus nunggu antrean sampai sore. Kalau enggak, baru besoknya dilayani. Yang seperti-seperti ini memang ada permainan itu," jelasnya.

Meski demikian, ia meragukan adanya calo distribusi bantuan pangan bersubsidi bagi pemegang KJP. Sebab, jelas dia, lokasi perbelanjaan bagi warga pemegang KJP sudah ditentukan.

"Kalau kemudian ada calo itu, saya sendiri rasanya kok tidak mungkin ya. Karena untuk orang mendapatkan KJP dan membelanjakan itu, tempat belanjanya kan sudah diputuskan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12310 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1370 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1352 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1308 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1014 personBudhi Firmansyah Surapati