You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bamus DPRD DKI Tetapkan Jadwal Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 2026
photo Fakhrizal Fakhri - Beritajakarta.id

Bamus DPRD Tetapkan Jadwal Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 2026

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif menggelar rapat penetapan jadwal pembahasan perubahan kedua Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

"Jangan sampai ada tumpang tindih kegiatan,"

Dalam rapat tersebut, turut dibahas penetapan jadwal revisi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2025 serta pembahasan Propemperda Tahun Anggaran 2026.

Banggar DPRD DKI Bahas Rancangan KUA-PPAS 2026

Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan, rapat kali ini fokus menyusun jadwal pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 2026.

Ia menuturkan, sejumlah anggota mengusulkan agar jadwal pembahasan tidak terlalu mepet.

“Usulan dari teman-teman, waktunya dibuat lebih longgar supaya pembahasan lebih maksimal. Jangan sampai ada tumpang tindih kegiatan atau jadwal rapat yang terlalu rapat dalam satu hari, sehingga anggota harus berpindah-pindah dengan terburu-buru. Kadang rapat sebelumnya juga tidak pasti selesai tepat waktu,” ujar Basri Baco di Ruang Bapemperda DKI, Jumat (8/8).

Selain itu, Bamus juga membahas perubahan jadwal pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebagai persiapan agenda tahun 2026.

"Jadi jangan sampai ada tumpang tinggi kegiatan atau nyusunnya terlalu mepet di hari yang sama cuma beda jam. Sehingga harus lari kiri ke kanan dan tidak maksimal," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1148 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1136 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye895 personAnita Karyati
  4. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye822 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye809 personFakhrizal Fakhri