Jajaran Dinas Dukcapil Komitmen Gelorakan Budaya Antikorupsi
Jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, berkomitmen menggelorakan budaya antikorupsi saat menunaikan pelayanan kepada warga.
"Ini merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta melaksanakan pendidikan antikorupsi,"
Komitmen ini diwujudkan dengan penandatanganan bersama program pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Dinas Dukcapil DKI Jakarta, di sela acara Kampanye Antikorupsi yang diadakan Inspektorat DKI Jakarta, Kamis (21/8).
Inspektur DKI Jakarta, Dhany Sukma mengatakan, pihaknya mensosialisasikan program pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Dinas Dukcapil, karena mereka memiliki peran strategis dalam penyusunan database kependudukan secara nasional. Sehingga rentan terjadi praktik korupsi dan gratfikasi.
250 TPPK Jaksel Disosialisasikan Pencegahan Tindakan Kekerasan dan PelecehanIa menjelaskan, potensi tindakan koruptif di Disdukcapil DKI Jakarta dapat dicegah melalui penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya anti korupsi khususnya seputar pencegahan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pelayanan publik.
"Ini merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta melaksanakan pendidikan antikorupsi, khususnya terkait gratifikasi dan konflik kepentigan, serta upaya bersama menggaungkan semangat antikorupsi kepada petugas di Disdukcapil DKI yang berhadapan langsung dengan masyarakat saat pengurusan data adminduk," ucapnya.
Menurut Dhany, sosialisasi dan kampanye yang digelar hari ini merupakan salah satu langkah strategis untuk membangun dan membangkitkan kembali budaya antikorupsi di tengah masyarakat.
"Korupsi tidak selalu hadir dalam bentuk besar. Praktik koruptif bisa berupa gratifikasi kepada pejabat, bahkan operator yang berhadapan langsung saat memberikan layanan publik data kependudukan dan catatan sipil, pungutan liar yang dibungkus sebagai 'kontribusi', hingga konflik kepentingan," jelasnya.
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto mengungkapkan, pihaknya memiliki service point dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga dinas serta didukung sistem adminduk dan catatan sipil secara handal.
Namun, diakui Denny Wahyu, masih diperlukan tatap muka antara masyarakat yang membutuhkan layanan dengan petugas Dukcapil DKI Jakarta.
"Melalui kegiatan ini, kami memupuk komitmen menggelorakan semua layanan Dinas Dukcapil DKI gratis, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya.
Sementara Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri RI, Teguh Setyabudi, mengapresiasi Inspektorat DKI Jakarta yang telah menggelar sosialisasi dan kampanye antikorupsi yang diikuti 300 petugas pelayanan di lingkungan Dinas Dukcapil.
Dia menegaskan, layanan adminduk dilaksanakan secara cermat, cepat, tepat dan kreatif. Namun, tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu melakukan gratifikasi dan suap.
"Kami menekankan kepada aparatur di lingkungan Dinas Dukcapil se DKI Jakarta melaksanakan pelayanan secara baik tanpa pungutan alias gratis," tandasnya.
