You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Pastikan Tak Naikkan Sewa Rusun Jatinegara Barat
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

DKI Pastikan Tak Naikkan Sewa Rusun Jatinegara Barat

Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak akan menaikkan harga sewa Rusun Jatinegara Barat yang ditempati warga Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Tidak akan ada kenaikkan harga sewa

"Tidak akan ada kenaikkan harga sewa. Mereka tetap‎ dikenakan harga sewa unit Rp300 ribu per bulan," kata Ika Lestari Aji, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Rabu (26/8).

Ika menegaskan, warga Kampung Pulo yang terkena‎ proyek normalisasi Sungai Ciliwung itu diberikan fasilitas hunian di Rusun Jati‎negara Barat dengan biaya sewa atau iuran pemeliharaan sebesar Rp 300 ribu per bulan atau Rp10 ribu per hari.

23 SKPD/UKPD Bersinergi Tingkatkan Kualitas Rusun Jatinegara

"‎Bahkan tiga bulan pertama, mereka dibebaskan biaya sewa," ujar Ika.

Ika menjelaskan, biaya sewa rusun sebesar Rp 300 ribu per bulan ‎itu sudah termasuk biaya kebersihan, listrik dan air. Sehingga bisa dipastikan tak ada lagi biaya tambahan lain yang akan dibebankan kepada masyarakat Kampung Pulo.

Mantan Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara ini mengimbau kepada seluruh warga Kampung Pulo yang telah menempati unit Rusun Jatinegara Barat agar tidak perlu lagi merasa khawatir. 

"Saya imbau warga jangan lagi resah dan merasa khawatir. Pemprov DKI tidak mau membebani warga selama tinggal di rusun," tandas Ika.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12520 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1382 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1372 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1321 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1028 personBudhi Firmansyah Surapati