Banggar DPRD Sepakati APBD 2026 Rp81,3 Triliun
Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat penyampaian hasil pembahasan komisi-komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, Kamis (31/10).
"Tadi disepakati pada angka Rp81,3 triliun,"
Rapat juga diisi dengan penjelasan eksekutif serta perumusan akhir rancangan APBD sebelum disepakati bersama dalam rapat paripurna.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, pembahasan APBD 2026 berlangsung cukup panjang dan intensif, terutama karena adanya penyesuaian akibat pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya memastikan penyesuaian tersebut tidak berdampak pada pelayanan dasar masyarakat.
Ketua DPRD Pastikan Subsidi Pangan Murah Tetap Lanjut“Tadi disepakati pada angka Rp81,3 triliun. Pembahasan memang cukup panjang karena pengurangan DBH menjadi perhatian bersama. Namun kami pastikan layanan dasar masyarakat tetap terjamin dalam APBD 2026,” ujar Khoirudin, Jumat (31/10).
Ia menegaskan, DPRD bersama Pemprov DKI akan terus mengawal program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), bantuan sosial (bansos), serta layanan pendidikan dan kesehatan.
“Semua program layanan masyarakat tetap kami perjuangkan agar dipertahankan. Itu bagian dari tanggung jawab kami memastikan anggaran berpihak pada warga Jakarta,” katanya.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga memberikan catatan terhadap sejumlah program yang mengalami penyesuaian anggaran, antara lain pengadaan lahan pemakaman dan pengendalian banjir.
Khoirudin menjelaskan, kebutuhan lahan pemakaman di Jakarta saat ini cukup mendesak karena keterbatasan ketersediaan lahan. Mengingat proses pengadaan tanah membutuhkan waktu yang panjang, DPRD menyetujui agar sebagian anggaran dialihkan pada APBD perubahan mendatang.
Lebih lanjut, Khoirudin menegaskan, DPRD akan terus mengawal agar seluruh program strategis dalam APBD 2026 berjalan efektif dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
“Pengadaan tanah untuk makam dan pengendalian banjir memang penting, tapi prosesnya membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Karena itu, pelaksanaannya bisa dilakukan lebih dahulu, sementara anggarannya disesuaikan di perubahan nanti,” tandasnya.
