You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
kasudin kominfo pulau seribu
photo Suparni - Beritajakarta.id

Penyerapan Rendah, Bendahara UKPD Ikuti Pelatihan

Belasan bendahara Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di Kabupaten Kepulauan Seribu mengikuti pelatihan teori maupun praktik tentang aplikasi terbaru Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Pelatihan ini bertujuan agar mereka mampu mendongkrak penyerapan anggaran yang hingga akhir Agustus ini terbilang rendah.

Pelatihan ini diberlakukan di seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu, karena memang sistemnya baru

Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (Kominfomas) Kepulauan Seribu, Bandok Eko Priambodo mengatakan, minimnya penyerapan anggaran di Pemkab Administrasi Kepulauan Seribu, salah satunya terkendala soal sistem informasi baru yang belum teraplikasi dengan baik oleh bendahara.

Puluhan PNS di Jakbar Ikuti Pelatihan Qlue & CROP

"Pelatihan ini diberlakukan di seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu, karena memang sistemnya baru," ujar Bandok, Sabtu (29/08).

Bandok menuturkan, kegiatan bertujuan mensosialisasikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akutansi sekaligus dilakukan bimbingan teknis penerapan aplikasi.

"Kami berharap, melalui bimbingan teknis ini lebih mempercepat pelaksanaan penyerapan anggaran di awal tahun 2016," jelas Bandok.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye9214 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1303 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1210 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1160 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye950 personBudhi Firmansyah Surapati