Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, memperhatikan dan mendata keberadaan para pengungsi, khususnya dari Rohingnya, yang berkeliaran di ibu kota.

Untuk menjaga keamanan, kami akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Ratiyono menjelaskan, untuk mengantisipasi dampak buruk keberadaan para pengungsi, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan UNCHR.

"Ini sebenarnya masalah pemerintah pusat. Peranan Pemprov DKI terhadap para pengungsi di Jakarta, tetap menjaga kehidupan mereka. Namun untuk menjaga keamanan kami akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait," jelas Ratiyono, usai membuka rapat koordinasi tentang keberadaan pengungsi Rohingnya di Jakarta, di Balai Kota,  Senin (31/8).

Perwakilan UNHCR Indonesia Mr Jefri menyampaikan permohonan maaf atas keberadaan pengungsi yang berkeliaran di Jakarta. Ia menjelaskan, saat ini ada sekitar 36 pengungsi Rohingnya di Jakarta. Sebagian mereka berada di community houses yang tersebar di empat wilayah, salah satunya di Tebet, Jakarta Selatan.

"Mereka sudah memiliki kartu UNHCR sebagai pengungsi, kami sudah menyampaikan kepada mereka untuk mematuhi peraturan yang ada di Jakarta," jelas Jefri

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, dua pengungsi Rohingnya ditemukan anggota Satpol PP sedang berkeliaran di jalan protokol  di ibu kota. Selain itu, diantara mereka juga ada yang bersurat, meminta perhatian ke Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.