Untuk mengatasi masalah penyerapan anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus melakukan percepatan belanja langsung baik yang melalui lelang maupun swakelola.

Ketika tugas utama dari pemerintah udah dilakukan, jangan dinilai dari APBD-nya, tapi tugas utama tanggung jawab utamanya apa, 

Selain itu, langkah lainnya adalah dengan mempercepat belanja e-katalog masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sejauh ini sebanyak 1.500 paket sudah memasuki tahap lelang dengan nilai sebesar Rp 26 miliar.

Dikatakan Djarot, persoalan penyerapan anggaran tersebut jangan hanya dilihat dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Namun, lebih kepada tugas dan tanggung jawab yang sudah dikerjakan masing-masing SKPD tersebut.

"Ketika tugas utama dari pemerintah sudah dilakukan, jangan dinilai dari APBD-nya, tapi tugas utama tanggung jawab utamanya apa, apa kita bisa  memberi perlindungan kepada mereka yang lemah," ujar Djarot, Senin (31/8).

Selain itu, kata Djarot, Pemprov DKI tengah fokus dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ibukota, baik dari segi kesehatan, pendidikan, sosial serta kebersihan.

Namun demikian pihaknya akan terus mendorong agar penyerapan anggaran di Jakarta dapat kembali kondusif.

"Betul salah satunya anggaran, tapi yang lebih substansional adalah apakah kita mampu memberi pelayanan yang baik pada masyarakat. Apakah kebersihan pendidikan, perumahan semakin baik, taman, banjir, kemacetan teratasi," tandas Djarot.