Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial Jadi Unggulan Setahun Pramono-Rano

Berbagai program dan kebijakan strategis telah dijalankan Pemprov DKI dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Upaya tersebut salah satunya terlihat pada penguatan pelayanan publik dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

"perluasan akses pendidikan juga menjadi perhatian,"

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani mengatakan, sejumlah program unggulan Pemprov DKI layak diapresiasi. Di antaranya penguatan jaring pengaman sosial, peningkatan akses layanan kesehatan melalui optimalisasi fasilitas kesehatan, serta kepastian layanan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Selain itu, perluasan akses pendidikan juga menjadi perhatian, termasuk melalui program sekolah swasta gratis bagi masyarakat kurang mampu,” ujar Rany, Jumat (20/2).

Bahas Raperda Pangan, Ketua DPRD Tekankan Jakarta Butuh Payung Hukum

Dikatakan Rany, pembenahan birokrasi dan percepatan layanan berbasis digital turut menjadi bagian penting dalam transformasi tata kelola Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno.

Meski demikian, Rany menyampaikan sejumlah catatan untuk perbaikan ke depan. Pertama, perlunya penguatan pengawasan dan evaluasi berbasis data agar seluruh program benar-benar tepat sasaran. Kedua, menjaga konsistensi dalam pengendalian inflasi daerah serta stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Ketiga, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus menyentuh peningkatan kualitas sumber daya manusia,” katanya.

Di sektor pelayanan sosial dan kesehatan, Rany menilai, pelaksanaannya secara umum sudah berjalan cukup baik, khususnya dalam menjaga akses layanan bagi masyarakat rentan. Namun, pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu terus dilakukan agar tidak ada warga yang terlewat dari bantuan maupun layanan kesehatan.

Terkait program sekolah swasta gratis, ia menyebut, kebijakan tersebut sebagai langkah progresif untuk memperluas akses pendidikan dan meringankan beban orang tua. Namun, mekanisme pengawasan mutu pendidikan serta transparansi pembiayaan harus diperkuat agar program tetap berkelanjutan tanpa menurunkan kualitas pembelajaran.

Sementara itu, dalam upaya penurunan angka stunting, intervensi gizi, edukasi keluarga, dan kolaborasi lintas sektor dinilai telah menunjukkan arah yang positif. Kendati demikian, kata Rany, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi pendampingan di tingkat kelurahan serta penguatan peran puskesmas dan kader kesehatan.

“Secara umum, satu tahun pertama merupakan fase konsolidasi dan penataan. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan konstruktif agar kinerja Pemprov DKI semakin efektif serta berdampak langsung bagi kesejahteraan warga Jakarta,” tandasnya.