Komisi E-Disdik Bahas Penguatan KJP dan Program Sekolah Gratis
Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan (Disdik) membahas sejumlah program strategis dalam rapat Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Fokus pembahasan Pra RKPD ini meliputi penguatan Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta kelanjutan program sekolah swasta gratis.
"Dipaparkan kelanjutan program 2026,"
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M Subki mengatakan, Disdik telah memaparkan rencana kelanjutan program tahun 2026, termasuk penambahan jumlah sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah gratis, penataan guru ASN dan PPPK, serta penguatan program KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
“Tadi dipaparkan kelanjutan program 2026, kemudian penambahan sekolah gratis swasta, penataan guru ASN dan PPPK, serta program-program seperti KJP dan lainnya,” ujar Subki, Senin (4/3).
Musrenbang RKPD 2026 Tetapkan Prioritas Pembangunan WilayahIa menjelaskan, pada 2026 jumlah sekolah swasta yang ditargetkan masuk dalam program sekolah gratis sebanyak 105 sekolah. Meski ada dua sekolah yang mengundurkan diri, Komisi E meminta Disdik segera mencari pengganti agar kuota tetap terpenuhi dan anggaran dapat terserap optimal.
“Tahun 2026 itu 105 sekolah. Memang ada dua yang mundur, tapi kita sudah minta dicarikan pengganti supaya tetap 105 dan anggarannya terserap,” jelasnya.
Subki melanjutkan, program sekolah gratis tersebut mencakup jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Sementara itu, untuk jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) belum termasuk dalam cakupan program.
Melalui pembahasan Pra RKPD ini, Komisi E berharap program pendidikan yang direncanakan ke depan semakin tepat sasaran dan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Jakarta.
“Program sekolah gratis baru SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB,” tandasnya.
