Komisi D Dorong Kolaborasi Atasi Persoalan Sampah di TPST Bantargebang
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike prihatin atas musibah longsor di TPST Bantargebang yang menelan korban jiwa. Ia menilai, peristiwa tersebut sebagai tragedi memprihatinkan.
"Kita sangat prihatin atas musibah yang terjadi,"
“Yang jelas kita sangat prihatin atas musibah yang terjadi di Bantargebang hingga memakan korban. Ini sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan dan sangat menyedihkan,” ujar Yuke, Jumat (13/3).
Yuke mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah bergerak cepat menangani peristiwa tersebut. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bahkan terjun langsung ke lokasi guna memantau kondisi sekaligus berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Ketua DPRD Nilai RDF Rorotan Jadi Solusi Kurangi Sampah di TPST BantargebangMenurutnya, Komisi D juga terus memantau perkembangan penanganan di lapangan melalui koordinasi dengan dinas terkait.
Lebih lanjut, Komisi D mendorong adanya penambahan area operasional di TPST Bantargebang, khususnya untuk lokasi unloading atau penurunan sampah. Langkah ini dinilai penting mengingat kapasitas tempat pembuangan tersebut sudah sangat padat.
Penambahan lahan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sementara, sambil menunggu program pengolahan sampah yang tengah direncanakan berjalan optimal, seperti pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF), insinerator, maupun teknologi pengolahan sampah lainnya.
“Karena sampah yang menumpuk sudah dalam kondisi darurat. Jadi perlu langkah cepat, misalnya perluasan area sementara sambil menunggu program pengolahan berjalan,” jelasnya.
Yuke juga menekankan pentingnya percepatan operasional fasilitas RDF di Rorotan agar mampu mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang.
Ia menilai, apabila RDF Rorotan dapat mencapai target pengolahan hingga 2.000 ton sampah per hari, beban TPST Bantargebang akan berkurang secara signifikan.
“Kalau RDF Rorotan berjalan maksimal, sampah yang dikirim ke Bantargebang bisa berkurang. Ini sangat membantu mengurangi tekanan di sana,” katanya.
Selain itu, Yuke mendorong adanya koordinasi lintas pihak, mulai dari Pemprov DKI, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Pemerintah Kota Bekasi untuk mencari solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Bantargebang.
Ia berharap, seluruh pihak dapat duduk bersama untuk merumuskan langkah terbaik dalam menangani persoalan sampah di Jakarta, termasuk melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah.
“Teknologi apa pun yang mampu menyelesaikan masalah sampah tentu kami siap mendukung. Yang penting ada solusi nyata,” terangnya.
Di sisi lain, Komisi D juga menyoroti pentingnya aspek keselamatan kerja bagi para petugas di lapangan, termasuk pekerja PJLP dan petugas Dinas Lingkungan Hidup.
“Keselamatan pekerja harus menjadi perhatian serius karena pekerjaan mereka memiliki risiko tinggi,” tandas Yuke.
