DPRD Tekankan Pemanfaatan JAKI di Semua Jenjang Pemerintahan
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyampaikan bahwa aplikasi Jakarta Kini (JAKI) harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh jenjang pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI.
"Tujuannya memudahkan masyarakat,"
Sebagai super app layanan publik resmi, JAKI mengintegrasikan berbagai kebutuhan warga dalam satu platform. Mulai dari pelaporan masalah kota, pengecekan harga pangan, layanan transportasi, pajak, hingga akses layanan darurat.
Pemprov Apresiasi Peran Warga Perkuat Pengawasan Aduan JAKIMenurut Khoirudin, kehadiran JAKI sejatinya bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke Balai Kota.
“Tujuannya kan memudahkan masyarakat, tidak perlu antre di Balai Kota. Semua jenjang pemerintahan bisa menggunakan itu. Tapi kalau tidak ada yang mengontrol, hasilnya tidak maksimal,” ujar Khoirudin, Rabu (8/4).
Namun demikian, ia mengingatkan agar JAKI tidak hanya menjadi tempat penampungan aduan tanpa tindak lanjut yang jelas.
Khoirudin menekankan pentingnya pengawasan berlapis, termasuk peran Inspektorat guna memastikan setiap aduan masyarakat ditindaklanjuti hingga tuntas.
“Harus ada kontrol terhadap eksekusi pengaduan masyarakat. Kalau tidak, akan sulit dikendalikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap efektivitas JAKI. Dalam waktu dekat, Khoirudin berencana berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung guna memastikan responsivitas jajaran dalam menangani laporan warga.
Di sisi lain, ia mengungkapkan tingginya volume pengaduan yang masuk, baik melalui JAKI maupun langsung ke DPRD, turut berdampak pada terbatasnya waktu untuk melakukan pengawasan lapangan.
“Setiap hari kami menerima sangat banyak surat pengaduan, sehingga harus didisposisikan ke Komisi A sampai E. Hampir tidak ada waktu untuk sidak karena banyaknya laporan,” jelasnya.
Selain itu, Khoirudin juga menyinggung penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pelayanan publik. Ia menegaskan, AI harus diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti peran aparatur.
Menurut dia, pelayanan publik tetap membutuhkan sentuhan manusia yang mengedepankan empati dan perasaan, sehingga hal tersebut tidak dapat digantikan oleh teknologi.
“AI itu alat bantu, bukan pengganti kehadiran kita. Kita ini yang punya tugas dan menggunakan hati serta perasaan, yang tidak bisa diwakili oleh AI,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa AI bekerja berdasarkan perintah manusia, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.
“AI itu tergantung siapa yang memberi perintah. Harapan saya, kita berhati-hati dalam melayani masyarakat, karena pada hakikatnya pejabat adalah pelayan masyarakat,” tandasnya.
