You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemkab Instruksikan Jumat Bersih Di Seluruh Pulau Pemukiman
photo Suparni - Beritajakarta.id

Seluruh Pulau Harus Laksanakan Jumat Bersih

Seluruh pulau pemukiman di Kabupaten Kepulauan Seribu harus melaksanakan Jumat bersih. Sehingga kebersihan lingkungan terjaga, dan pemukiman menjadi lebih sehat.

Jumat bersih harus digalakkan lagi, tidak hanya di pulau-pulau yang biasa dikunjungi wisatawan saja

Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Anwar mengatakan, pihaknya terus mendorong kebersihan di Kepulauan Seribu. Karena masalah kebersihan menjadi hal yang sangat penting sebagai daerah pariwisata.

"Jumat bersih harus digalakkan lagi, tidak hanya di pulau-pulau yang biasa dikunjungi wisatawan saja. Pulau yang belum dikunjungi pun wajib bersih-bersih," ujarnya, Kamis (3/9).

43 UKPD Kepulauan Seribu Tandatangani Komitmen Kerja

Menurut Anwar, selama ini kerja bakti Jumat bersih sering dilakukan di pulau-pulau pemukiman yang sering dikunjungi wisatawan saja. "Ini juga harus berlaku di Pulau Payung, meski belum jadi destinasi wisata. Nanti akan saya cek ke lapangan," tuturnya.

Anwar mengatakan, banyak potensi untuk digali bagi kegiatan pariwisata di pulau-pulau yang belum dikunjungi wisatawan. "Seperti Pulau Payung memiliki pantai dengan pasir yang bagus. Inikan dapat dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata Kepulauan Seribu, yang penting budayakan bersih," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati