LKPJ 2205, Komisi B Tekankan Optimalisasi Pendapatan BUMD

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menekankan, pentingnya creative financing bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Potensi pendapatan non tiket atau non farebox,"

Hal ini disampaikannya dalam rapat evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2025 bersama sejumlah BUMD.

Dikatakan Nova, kondisi ekonomi global dan dinamika geopolitik berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. Sebab itu, BUMD didorong untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru di luar pola konvensional.

BUMD DKI Didorong Jadi Pilar Ekonomi Jakarta Global

Salah satu strategi yang disoroti adalah optimalisasi sektor transportasi, khususnya melalui pengembangan kawasan berbasis transit oriented development (TOD) serta pemanfaatan ruang-ruang komersial seperti area iklan.

“Ruang-ruang yang bisa dikomersialisasikan harus dimaksimalkan, termasuk potensi pendapatan non tiket atau non farebox,” ujar Nova, Jumat (24/4).

Menurutnya, peningkatan target dividen BUMD harus diimbangi dengan langkah konkret. Misalnya, dengan peningkatan pendapatan non farebox di sektor transportasi.

Selain itu, Komisi B juga menyoroti peluang ekspansi usaha di sektor perbankan daerah. Nova menilai, Bank Jakarta memiliki potensi besar dalam memperluas penyaluran kredit, khususnya kepada pelaku usaha mikro seperti nelayan.

Ia mencontohkan, kawasan Pelabuhan Muara Angke yang memiliki ribuan kapal dan fasilitas pendukung seperti cold storage, namun belum tersentuh optimal oleh layanan pembiayaan perbankan.

“Ada potensi besar di sana, mulai dari nelayan hingga pengusaha penyimpanan ikan. Ini bisa jadi peluang bagi Bank Jakarta untuk memperluas kredit usaha mikro,” katanya.

Ditambahkan Nova, langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal.

Lebih lanjut, Nova menyampaikan, capaian kinerja BUMD secara umum masih tergolong baik. Namun, evaluasi kinerja tahun 2026 belum bisa dilihat secara menyeluruh lantaran masih berada pada triwulan pertama.

“Perkembangannya baru bisa terlihat lebih jelas di triwulan kedua, apalagi tahun ini ada tantangan baru seperti kondisi geopolitik dan kebijakan efisiensi,” ucapnya.

Ke depan, Komisi B mendorong sinergi yang lebih kuat antar-BUMD agar tercipta perputaran ekonomi di dalam ekosistem milik pemerintah daerah.

Ia mencontohkan kolaborasi antara Bank DKI dan PAM Jaya dalam pembiayaan, serta keterlibatan BUMD konstruksi dalam proyek pembangunan di Jakarta.

“Kalau bisa, ekosistemnya saling menguatkan. Dari kita, untuk kita. Sehingga pendapatan PAD kita bisa kita dapatkan dari BUMD kita,” tandasnya.