Program CSR BUMD Harus Selaras RPJMD

Panitia Khusus (Pansus) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya pelaksanaan program CSR BUMD yang terukur, terencana, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,"

Ketua Pansus TJSL DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi mengatakan, pihaknya tengah mengevaluasi pelaksanaan CSR di sejumlah BUMD.

“Kami ingin melihat bagaimana penerapan CSR maupun TJSL di masing-masing BUMD,” ujar Ghozi, Sabtu (2/5).

Pansus DPRD DKI Bahas Penguatan Tata Kelola CSR/TJSL di Jakarta

Ia menegaskan, program TJSL tidak boleh hanya sekadar berjalan sporadis. Program tersebut harus dirancang secara matang, memiliki indikator yang jelas, serta dapat diukur dampaknya. Sebab itu, Pansus turut melibatkan Bappeda agar pelaksanaan TJSL sejalan dengan RPJMD.

“Pelaksanaannya harus sinkron dengan RPJMD dan bisa dimonitor. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Ghozi mengungkapkan bahwa masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodir dalam APBD, seperti persoalan sampah dan kebutuhan rumah layak huni. Menurut dia, program TJSL dapat menjadi alternatif solusi, selama didukung regulasi yang jelas.

Selain itu, ia mendorong agar program TJSL tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial dan keagamaan, tetapi juga menyasar sektor lingkungan, infrastruktur, dan ekonomi agar manfaatnya lebih luas dan terasa langsung oleh masyarakat.

“Prioritas utama harus masyarakat Jakarta. Kami menemukan ada program TJSL yang justru menyasar wilayah di luar Jakarta. Ini menjadi catatan penting,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar dana TJSL tidak digunakan untuk kepentingan internal perusahaan, seperti bantuan bagi karyawan, karena hal tersebut merupakan kewajiban perusahaan di luar program CSR.

“Program TJSL harus benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, bukan untuk kepentingan internal atau menunjang produksi perusahaan,” katanya.

Ke depan, Pansus akan terus mengevaluasi seluruh BUMD untuk memastikan pelaksanaan TJSL berjalan sesuai tujuan.

Terkait respons BUMD, Ghozi menyebut berbagai masukan dari DPRD menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti melalui perumusan regulasi yang lebih jelas.

“Regulasi ini sangat vital. Tanpa itu, pelaksanaan TJSL akan tetap tidak terarah,” ucapnya.

Ia menambahkan, meskipun program CSR telah diaudit, DPRD tetap ingin memastikan langsung implementasinya di lapangan.

“Kami ingin memastikan apakah pelaksanaannya benar-benar berdampak atau hanya sebatas formalitas dan seremonial,” jelasnya.

Ghozi menegaskan, pelaksanaan TJSL ke depan harus selaras dengan RPJMD serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta.

“Yang paling penting adalah selaras dengan RPJMD dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tandasnya.