Program Magang Solusi Atasi Kesenjangan Skill dan Pengangguran
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Al Fatih menilai, program Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2026 yang digagas Disnakertransgi merupakan langkah tepat dan realistis untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan di Jakarta.
"Kebutuhan program transisi kerja sangat besar,"
Program tersebut resmi dimulai dengan melibatkan 1.000 lulusan SMA sederajat di 67 perusahaan lintas sektor selama enam bulan, mulai Mei hingga Oktober 2026. Program ini ditujukan untuk mengatasi fenomena skill mismatch sekaligus menekan angka pengangguran yang masih didominasi lulusan SMA sederajat.
Menurut Al Fatih, persoalan dunia kerja saat ini bukan hanya soal minimnya lapangan pekerjaan, tetapi juga adanya kesenjangan besar antara kebutuhan industri dan kesiapan tenaga kerja.
Pramono Tegaskan Komitmen Sinkronisasi Pendidikan dan Tenaga Kerja Menuju Kota Global“Karena hari ini persoalan terbesar dunia kerja bukan hanya soal kurangnya lowongan, tetapi juga adanya gap besar antara kebutuhan industri dengan kesiapan tenaga kerja,” ujar Al Fatih, Rabu (13/5).
Ia menjelaskan, banyak perusahaan mengeluhkan proses adaptasi tenaga kerja yang memakan waktu cukup panjang. Padahal sejak hari pertama bekerja, perusahaan sudah mengeluarkan biaya gaji, operasional, hingga pelatihan internal.
“Akibatnya, tidak sedikit perusahaan menjadi lebih selektif dalam merekrut tenaga kerja baru, khususnya fresh graduate lulusan SMA sederajat. Di sinilah negara dan pemerintah daerah harus hadir,” katanya.
Al Fatih menilai, program magang selama enam bulan tersebut dapat menjadi jembatan penting antara dunia pendidikan dan kebutuhan riil industri.
Melalui program ini, sambungnya, Pemprov DKI mengambil peran dengan menanggung biaya uang saku dan jaminan sosial peserta, sehingga perusahaan memiliki ruang membentuk SDM yang siap kerja tanpa langsung terbebani biaya adaptasi di tahap awal.
Ia menambahkan, program serupa sebenarnya telah lebih dulu dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara nasional. Namun, menurutnya, pemerintah daerah tetap perlu aktif karena setiap wilayah memiliki karakter kebutuhan industri yang berbeda.
“Jakarta sebagai pusat jasa, perdagangan, teknologi, dan industri kreatif tentu membutuhkan pendekatan yang spesifik,” katanya.
Lebih lanjut, Al Fatih menilai, tingginya antusiasme peserta menjadi alarm sekaligus sinyal positif. Dari lebih dari 10.000 pendaftar, hanya sekitar 1.000 peserta yang diterima.
“Artinya kebutuhan akses terhadap program transisi kerja seperti ini sangat besar,” ucapnya.
Al Fatih mendorong peningkatan kuota peserta secara bertahap dengan tetap memperhatikan kualitas pelatihan dan kesiapan perusahaan mitra.
“Program jangan hanya besar secara angka, tetapi juga efektif dalam hasil,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap perusahaan mitra agar program magang tidak berubah menjadi praktik tenaga kerja murah terselubung tanpa transfer kompetensi yang jelas.
Menurut Al Fatih, perusahaan harus memiliki kurikulum pelatihan, mentor, evaluasi berkala, serta target kompetensi yang terukur. Selain itu, tingkat penyerapan kerja peserta yang disebut mencapai 30 hingga 70 persen juga perlu dievaluasi secara transparan.
“Jadi kita tahu perusahaan mana yang benar-benar serius membina peserta dan mana yang hanya memanfaatkan program,” katanya.
Ia turut menyoroti pentingnya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Menurutnya, persoalan skill mismatch tidak bisa diselesaikan hanya setelah seseorang lulus sekolah.
“Kurikulum pendidikan harus mulai diselaraskan dengan kebutuhan industri sejak awal, termasuk penguatan soft skill, kedisiplinan kerja, komunikasi, digital skill, hingga budaya kerja profesional,” ujarnya.
Saat ini program masih diprioritaskan bagi fresh graduate. Namun ke depan, Al Fatih berharap, cakupannya dapat diperluas bagi pekerja berpengalaman yang terdampak perubahan industri maupun kelompok usia nonproduktif yang masih ingin dan mampu bekerja.
Ia juga berharap, program tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar menekan angka pengangguran sementara.
“Harapannya program ini benar-benar menjadi ekosistem pembentukan SDM Jakarta yang lebih siap, adaptif, dan kompetitif,” tandasnya.
