Ini Rekomendasi Komisi A di KUA-PPAS APBD 2027
Komisi A DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027.
"Bappeda perkuat sinkronisasi,"
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menilai, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses dewan masih belum terserap optimal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Komisi A, lanjut Inggrad, meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memperkuat sinkronisasi antara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan hasil reses anggota parlemen Kebon Sirih.
KUA-PPAS APBD DKI 2027 Disepakati Rp82,8 Triliun"Kami merekomendasikan penambahan anggaran untuk pelaksanaan reses ketiga anggota DPRD agar aspirasi masyarakat dapat terserap secara maksimal," ujar Inggard, Rabu (5/8).
Komisi A juga mendorong Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk pengadaan lahan pembangunan Balai Warga dan Sekretariat RW di kawasan padat penduduk. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk pemerataan fasilitas bagi warga yang tinggal di permukiman umum dan tidak memiliki fasilitas sosial dari pengembang.
Komisi A juga meminta pembangunan Kantor Kelurahan Kapuk Timur dan Kapuk Selatan diprioritaskan pada 2027. Usulan itu disampaikan mengingat Kelurahan Kapuk saat ini melayani lebih dari 174 ribu penduduk sehingga membutuhkan peningkatan pelayanan publik.
Di bidang kebencanaan, Komisi A merekomendasikan pengadaan armada pemadam kebakaran yang mampu menyedot air langsung dari kali, waduk, maupun setu. Dikatakan Inggard, usulan tersebut penting lantaran banyak hidran yang tidak berfungsi optimal atau memiliki tekanan air yang rendah.
"Hal ini krusial karena jaringan hidran kota banyak yang rusak atau tekanan airnya tidak mencukupi," katanya.
Tak hanya itu, Komisi A juga meminta optimalisasi belanja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan tenaga ahli melalui analisis beban kerja agar penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien.
"Kami meminta peninjauan menyeluruh terhadap belanja PJLP dan tenaga ahli berdasarkan analisis beban kerja agar alokasi anggaran lebih efektif dan efisien," tandas Inggard.
