You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
PNS Diminta Bekerja Tanpa Menunggu Instruksi
photo Doc - Beritajakarta.id

PNS Diminta Bekerja Tanpa Menunggu Instruksi

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengimbau, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI agar bekerja secara maksimal tanpa harus menunggu instruksi pimpinan.

Selama ini kegiatan yang kita lakukan karena instruksi. Itu harus diubah

Dalam melakukan aktivitas pekerjaannya, para PNS juga diminta tidak perlu takut dengan atasannya.

Pejabat DKI Jangan Takut Laporkan Oknum LSM Nakal

"Selama ini kegiatan yang kita lakukan karena instruksi. Itu harus diubah. Kita bekerja harus proaktif tidak perlu ada instruksi," kata Djarot saat memberikan Kuliah Umum Diklat PIM III sekaligus membuka Diklat Capacity Building untuk eselon II dan III (non job) di Jakarta Islamic Centre (JIC), Jakarta Utara, Selasa (8/9).

Djarot mencotohkan, saat ada bangunan liar di lingkungan masing-masing agar segera ditindak dan tidak perlu menunggu instruksi. Dengan demikian pekerjaan tidak menumpuk lantaran ditunda.

Djarot juga menyampaikan pesan kepada seluruh peserta diklat agar memiliki integritas yang tinggi untuk bekerja serta membawa nama baik diri sendiri dan lembaga masing-masing.

"Anda harus langsung kasih tindakan kalau melihat pemukiman liar. Tidak usah tunggu instruksi dan tidak perlu takut sama atasan. Kalau Anda kreatif dan proaktif akan ada nilai untuk Anda," tandas Djarot.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1177 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1153 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye930 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye919 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye840 personBudhi Firmansyah Surapati