DPRD DKI Tegaskan Penundaan Anggaran BPJS Tak Kurangi Layanan Warga
Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin menegaskan, penundaan sebagian anggaran BPJS tidak akan mengurangi pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari proses penganggaran dan tidak berarti pengurangan hak peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.
"Jadi tidak ada pergeseran,"
"Sebetulnya bukan pengurangan, tetapi penundaan. Penundaan anggaran itu tidak mengurangi pelayanan BPJS," ujar Suhud ,usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (4/9).
Suhud menjelaskan, rapat Banggar bersama TAPD hanya mempertegas hasil pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati sebelumnya. Tidak ada perubahan maupun pergeseran kegiatan dan angka anggaran dalam rapat tersebut.
Perluas Layanan Kesehatan, Pramono Resmikan RS Tria Dipa"Jadi tidak ada pergeseran kegiatan maupun jumlah angka dalam rapat hari ini," katanya.
Meski demikian, DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan penyesuaian anggaran BPJS tidak berdampak terhadap pelayanan maupun kepesertaan warga yang masih membutuhkan jaminan kesehatan.
Suhud juga menekankan pentingnya proses verifikasi dan cleansing data penerima BPJS dilakukan secara cermat dan tepat sasaran. Ia mengingatkan agar proses tersebut tidak sampai mencoret warga yang masih membutuhkan jaminan kesehatan.
Sebaliknya, warga yang sudah tidak memenuhi kriteria diharapkan dapat disaring melalui mekanisme verifikasi yang akurat. Menurut Suhud, ketepatan cleansing data penting untuk mencegah keresahan apabila ada warga yang tiba-tiba kehilangan kepesertaan BPJS.
"Jangan sampai proses cleansing data itu mengenai warga yang memang membutuhkan. Kita berharap warga yang tidak berhak mendapatkan BPJS bisa disortir," tegasnya.
Suhud menambahkan, pihak eksekutif telah memastikan penyesuaian anggaran dan proses verifikasi data tidak akan menghilangkan hak warga yang memang membutuhkan jaminan kesehatan.
"Dan tadi sudah disampaikan oleh eksekutif bahwa mereka memastikan bahwa itu tidak akan terjadi. Mudah-mudahan, kita berharap seperti itu," tandasnya.
