You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
KI Dorong Badan Publik Siapkan Sistem Penyampaian Informasi Saat Terjadi Bencana
photo Folmer - Beritajakarta.id

Badan Publik Diminta Siapkan Sistem Penyampaian Informasi Saat Terjadi Bencana

Komisi Informasi DKI Jakarta, mengingatkan pemerintah daerah dan badan publik untuk mempersiapkan sistem penyampaian informasi yang tetap berjalan saat terjadi bencana. Khususnya informasi menyangkut keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kepentingan masyarakat luas.

Bagian dari upaya perlindungan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat Harry, saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Tahun 2026 di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

Harry mengatakan, informasi seputar penanggulangan bencana yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum disampaikan secara serta-merta sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Buka Rakorda Kebencanaan, Pramono Dorong Penguatan Sinergi dan Kesiapsiagaan

“Dalam situasi kebencanaan, informasi bukan sekadar data, melainkan sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Informasi harus tetap sampai kepada warga meskipun dalam kondisi terburuk,” ujar Harry.

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kanal digital. Di saat listrik, jaringan seluler, atau internet mengalami gangguan, sistem komunikasi konvensional mengambil alih penyampaian informasi kepada masyarakat.

"Sistem komunikasi konvensional yang terkomando, seragam, tepat dan cepat dipersiapkan mengantisipasi bila terjadi listrik padam dan data seluler atau internet terputus," paparnya. 

Menurutnya, penguatan jaringan komunikasi hingga tingkat RT/RW, rumah ibadah, sekolah, komunitas, dan lingkungan masyarakat menjadi bagian dari sistem penyebarluasan informasi di saat kanal digital tidak dapat dipergunakan.

Informasi yang disampaikan, tegas Harry, tetap berasal dari sumber resmi dan terverifikasi. Keseragaman pesan diperlukan untuk mencegah munculnya informasi berbeda yang menimbulkan multitafsir dan kepanikan.

“Jangan sampai di saat sistem digital terputus, masyarakat kehilangan informasi. Solusi dari kondisi terburuk harus dipersiapkan sejak awal sebagai bagian dari rencana penanggulangan bencana setiap badan publik,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat menyampaikan, rakorda ini digelar untuk membangun keselarasan kebijakan lintas sektor, memperkuat kapasitas Jakarta sebagai kota global, serta mendorong tata kelola bencana yang inklusif.

"Melalui rakorda ini, kami mengharapkan dapat menjadi suatu momentum guna memperkuat kesiapsiagaan Jakarta terhadap bencana, pemetaan evakuasi, kecukupan logistik dan infrastruktur, penanganan pemenuhan kebutuhan pengungsi yang memenuhi standar pelayanan minimum," tuturnya.

Rapat koordinasi ini diikuti 110 peserta yang hadir secara luring dan 319 secara daring. Mereka terdiri dari yang terdiri para lurah dan camat serta perwakilan organisasi perangkat daerah Pemprov DKI Jakarta.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye8266 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pemprov DKI Segera Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara

    access_time19-11-2026 remove_red_eye5631 personDessy Suciati
  3. Penggunaan Lahan Parkir Mobil Kopdes Bersifat Sementara

    access_time18-11-2026 remove_red_eye4511 personFakhrizal Fakhri
  4. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye4195 personAnita Karyati
  5. Dishub DKI Perkuat Penertiban Parkir Liar di Kawasan Blok M

    access_time17-11-2026 remove_red_eye3813 personAldi Geri Lumban Tobing