Pertahankan Predikat Kota Pelajar, Jakarta Diminta Perkuat Pemerataan Pendidikan
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Chicha Koeswoyo mengapresiasi komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno dalam meningkatkan kualitas pendidikan di ibu kota.
"Dinas Pendidikan harus mampu membuat skala prioritas,"
Upaya tersebut diwujudkan melalui penambahan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), perluasan program sekolah swasta gratis, serta rencana beasiswa LPDP Pemprov DKI Jakarta untuk jenjang S2 dan S3.
Menurut Chicha, predikat Jakarta sebagai kota pelajar nomor satu di Indonesia merupakan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif. Capaian tersebut perlu dipertahankan melalui kebijakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat dan menghindari ego sektoral, sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Pramono Sebut Jakarta Jadi Kota Pelajar Nomor Satu di Indonesia"Di Komisi E, kami turut memperjuangkan agar anggaran pendidikan tidak berubah, khususnya bagi penerima bantuan pendidikan KJP dan KJMU serta peningkatan jumlah sekolah swasta gratis. Tahun ini, Alhamdulillah, jumlah sekolah yang sebelumnya hanya 40 bertambah 63 menjadi total 103 sekolah, termasuk SLB," ujar Chicha, Senin (19/10).
Terkait penyaluran KJP dan KJMU, Chicha menyoroti perubahan desil kesejahteraan yang berpotensi memengaruhi status penerima bantuan. Ia mendorong Pemprov DKI memperkuat mekanisme pengaduan melalui Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP), serta aplikasi Cek Bansos untuk memfasilitasi warga yang ingin mengajukan sanggahan.
Chicha juga meminta pengurus RT, RW, dan kader Dasawisma aktif melaporkan persoalan yang berpotensi merugikan penerima bantuan. Pelibatan masyarakat penting guna memperkuat pengawasan sekaligus memastikan keluhan warga ditindaklanjuti.
Selain bantuan pendidikan, Chicha menekankan pentingnya pemerataan sarana dan prasarana sekolah di wilayah pinggiran. Pembangunan dan renovasi sekolah, menurutnya, harus didasarkan pada pemetaan kondisi bangunan, inventarisasi kebutuhan, dan penetapan skala prioritas agar penanganannya tepat sasaran.
"Dinas Pendidikan harus mampu membuat skala prioritas berdasarkan kondisi dan kebutuhan sekolah. Dalam rapat bersama dinas terkait mengenai alokasi APBD, DPRD akan mendorong Dinas Pendidikan untuk tetap memberikan perhatian khusus kepada daerah pinggiran, termasuk permukiman padat di Kepulauan Seribu,” jelasnya.
Chicha menegaskan, pengawasan DPRD tidak hanya mencakup alokasi anggaran, tetapi juga pelaksanaan pembangunan dan renovasi sekolah. Sebab itu, anggota dewan akan turun langsung ke lokasi proyek untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai kebutuhan.
"Pengawasan tidak akan berhenti pada alokasi anggaran saja. Kami akan melakukan kunjungan kerja langsung ke proyek pembangunan dan renovasi yang sedang berjalan. Hal ini juga sudah kami lakukan saat peletakan batu pertama di SDN 09 Kebayoran Lama dan sekolah-sekolah lainnya," tandasnya.
