You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki: Pajak Penerangan Jalan Bukan Hanya di Jakarta
.
photo doc - Beritajakarta.id

Basuki: Pajak Penerangan Jalan Bukan Hanya di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengakui adanya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dibebankan kepada warga pengguna token listrik. Jenis pajak ini bukan hanya dibebankan untuk warga ibu kota, tetapi seluruh warga provinsi lain yang menggunakan listrik.

Kayaknya pemerintah pusat deh yang nentuin. Di seluruh Indonesia kok pajak itu. Jadi semua orang kalau ditarik uang listrik itu, pasti ada pajak penerangan jalan

Menurut Basuki, kebijakan pajak ini dibuat oleh pemerintah pusat. Sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI hanya menjalankan aturan kebijakannya. "Kayaknya pemerintah pusat deh yang nentuin. Di seluruh Indonesia kok pajak itu. Jadi semua orang kalau ditarik uang listrik itu, pasti ada pajak penerangan jalan," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/9).

Basuki mengaku, saat menjadi Bupati Belitung Timur, dirinya juga sempat protes dengan kebijakan tersebut. Namun pengelolaannya pun diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) masing-masing. "Itu yang dulu pas saya jadi Bupati pun kita protes. Duit kita ditarik kok, listriknya enggak sampai segitu loh. Makanya orang protes, tapi dia serahkan kepada Pemda kan, Pemda yang masang," ucapnya.

Sudin PE Jakut Terima 50 Pengaduan Qlue Per Bulan

Menurut Basuki, PPJ yang diterima oleh Pemprov DKI juga akan disetor balik ke PLN. "Pemda juga bayar listriknya kan, per titik. Ya kita mau ganti semua pakai model yang pra bayar gitu," tuturnya.

Permasalahan penarikan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) oleh PLN muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli meminta penerapan sistem token pulsa listrik dikaji ulang. Ini karena selain ketersediaannya yang minim, harganya juga lebih mahal karena banyak biaya administrasi, termasuk PPJ.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Relaunching Sirukim, Jamin Kemudahan dan Akuntabilitas Akses Rusunawa

    access_time27-05-2025 remove_red_eye1487 personDessy Suciati
  2. Optimalisasi Layanan Publik, Pramono Kenalkan Fitur Baru JAKI

    access_time28-05-2025 remove_red_eye1356 personDessy Suciati
  3. Rano Tegaskan Komitmen DKI Jamin Kesetaraan dan Kelola Keberagaman

    access_time27-05-2025 remove_red_eye1186 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Komisi E Tinjau Proyek Rehabilitasi Empat Sekolah

    access_time28-05-2025 remove_red_eye852 personFakhrizal Fakhri
  5. Pramono-Rano Luncurkan 100 CCTV Keamanan Warga

    access_time28-05-2025 remove_red_eye849 personBudhi Firmansyah Surapati

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik