‎Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Bambang Sugiyono mengatakan, draf revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, mengusulkan kewenangan lebih besar kepada gubernur untuk menjalankan programnya membangun Jakarta.

Contohnya masyarakat selalu komplain soal jalan. Padahal di Jakarta itu ada jalan lokal, provinsi dan negara. ‎Pada saat jalan negara rusak, kita tidak bisa apa-apa.

Bambang menjelaskan, dengan diberikannya kewenangan lebih besar kepada gubernur, persoalan sarana prasarana di ibu kota yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, dapat ditangani Pemprov DKI.

‎"Contohnya masyarakat selalu komplain soal jalan. Padahal di Jakarta itu ada jalan lokal, provinsi dan negara. ‎Pada saat jalan negara rusak, kita tidak bisa apa-apa. Termasuk normalisasi sungai,"  terang Bambang.

Ojek Online Marak, UU LLAJ akan Direvisi

Bambang mengutarakan, draf revisi UU Nomor 29/2007 yang masih digodok bersama para pakar pemerintahan dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini, nantinya akan diajukan ke Komisi II  Bidang Pemerintahan Daerah DPR RI melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"‎Tahun ini kita targetkan ajukan revisinya. Sudah ada anggaran dari Biro Tata Pemerintahan (Tapem) dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Setelah itu draft revisinya baru terbentuk," tandas Bambang.