You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Presentasi eMonev KIP folmer
photo Folmer - Beritajakarta.id

Tahapan Presentasi E Monev KIP Bangun Integritas Badan Publik

Tahapan Presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (E-Monev KIP) 2026 tidak sekadar memenuhi kewajiban penilaian, tetapi jadi momentum membangun integritas dan komitmen pimpinan badan publik untuk menjalankan transparansi.

Bukan sekadar menggugurkan kewajiban.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengatakan, pihaknya membuka ruang bagi seluruh badan publik untuk menyampaikan capaian, inovasi, serta komitmen menjalankan KIP.

"Presentasi ini bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Kami berharap ada perubahan pola pikir atau mindset yang dibangun oleh pimpinan, sehingga integritas menjadi landasan guna menjaga badan publik tetap transparan," ujar Harry, seperti dikutip melalui keterangan tertulis, Selasa (17/11). 

Presentasi E Monev KIP 2026 Diikuti 513 Badan Publik

Ia juga mengingatkan badan publik agar memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) secara bertanggung jawab.

"Pemanfaatan inovasi tidak dipergunakan untuk kejahatan. Badan publik yang memperoleh predikat informatif, tetapi tidak memiliki integritas, tentu akan menjadi percuma," tegasnya.

Ia mengungkapkan, keterbukaan informasi harus diwujudkan melalui praktik pelayanan yang transparan dan mudah diakses masyarakat. 

"Untuk itu, badan publik wajib menjalankan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), baik melalui maupun tanpa kehadiran KI," ungkapnya. 

Sementara Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho menyoroti komitmen anggaran sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Dukungan anggaran khusus untuk pengelolaan layanan informasi publik perlu diusulkan kepada pemerintah kota, sehingga pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berjalan lebih optimal.

"Jakarta sedang menuju kota global sehingga ukungan pemerintah daerah, termasuk melalui fasilitasi gubernur terhadap penguatan PPID penting," paparnya. 

Ia juga meminta kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan harus mampu menyediakan informasi publik secara berkala, setiap saat, dan serta-merta.

"Kami juga mendorong setiap kelurahan memiliki dan memahami daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan penetapan yang berlaku dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta," tandasnya.  

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

    access_time13-11-2026 remove_red_eye33705 personFakhrizal Fakhri
  2. Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

    access_time14-11-2026 remove_red_eye15158 personFakhrizal Fakhri
  3. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye7765 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

    access_time13-11-2026 remove_red_eye5886 personFakhrizal Fakhri
  5. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye3784 personAnita Karyati