Manajemen PT Jakarta Monorail (PT JM) akan menyerahkan business plan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 15 Mei 2014. Dalam business plan tertera rencana pembangunan depo monorel seluas 200.000 meter persegi di kawasan Taman Tomang, Jakarta Barat.

Intinya kami tinggal hitung saja, dia (PT JM) mau sewa lahan kami berapa. Kalau hitungan cocok, monorel akan dibangun

"Intinya kami tinggal hitung saja, dia (PT JM) mau sewa lahan kami berapa. Kalau hitungan cocok, monorel akan dibangun," kata Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Senin (21/4).

Namun, Basuki mengaku belum dapat memastikan kapan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan PT JM ditandatangani. "Belum tahu PKS kapan. Cuma tinggal hitung sewa propertinya itu saja berapa. Nantinya PT JM akan mendapatkan keuntungan 80 persen dari penyewaan area komersial, dan untuk penjualan tiket 20 persen," katanya. 

Sebelumnya, PT JM berencana membangun area komersial (mal) di setiap stasiun. Namun, penghitungan biaya sewa dan konstruksi mal tersebut menurut mantan Bupati Belitung Timur ini tidak masuk akal.

Masalah tarif sewa properti untuk aktivitas komersial diangkat karena Pemprov DKI menilai rencana bisnis monorel tidak layak dari segi jumlah penumpang.

"(Masalah properti) Ini baru diajukan setelah kita mencoret jumlah penumpangnya. Waktu itu supaya bisa layak bisnis dia bilang penumpangnya lebih 200 ribu orang per hari. Kita bilang itu enggak masuk akal, paling 100 ribu orang. Nah supaya tetap layak bisnis, mereka bilang harus ada properti 200 ribu m2,” ungkapnya.