You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Walikota Jaktim Serahkan Bantuan Kepada Keluarga Pegawai Sudin Perhubungan
photo Jhon Syah Putra Kaban - Beritajakarta.id

Keluarga Pegawai Sudinhub yang Tewas Dapat Santunan

Keluarga Edy Surahmat (45), pegawai Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur yang tewas akibat tabrak lari di Jalan Alu-Alu Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu mendapat santunan.

Jangan dilihat jumlahnya. Santunan ini sebagai bentuk kepedulian Pemkot Jaktim terhadap keluarga korban

Santunan sebesar Rp 5 juta dari Bazis ini diserahkan langsung oleh Walikota Jakarta Timur Krisdianto kepada Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Timur Benhard Hutajulu, di ruang pola lantai 2 kantor walikota, Selasa (22/4).

"Jangan dilihat jumlahnya. Santunan ini sebagai bentuk kepedulian Pemkot Jaktim terhadap keluarga korban," ujar Krisdianto.

Walikota Ajak PNS Sisihkan TKD 2,5 Persen

Krisdianto ikut berbela sungkawa atas meninggalnya Pegawai Sudin Perhubungan tersebut. "Kami atas nama Pemerintah Kota Jakarta Timur ikut berduka cita sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Semoga pihak keluarga diberi ketabahan," ungkapnya.

Walikota juga meminta Kepala Sudin Perhubungan untuk membantu pihak keluarga dalam mengurus asuransi dan dana pensiun korban. "Tolong dibantu, jangan sampai keluarga korban bolak-balik," pintanya.

Kepala Bazis Jakarta Timur, Dwi Busara, berharap santunan yang diberikan bermanfaat bagi keluarga korban yang ditinggalkan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1185 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1165 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye951 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye937 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye849 personBudhi Firmansyah Surapati