Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penambahan diorama di Monumen Nasional (Monas) harus seizin dari Sekretariat Negara (Setneg). Penambahan dioarama ini diusulkan karena ada beberapa momentum sejarah yang bisa menambah konten, seperti pemilihan langsung presiden.

Saya sudah bilang sama Monas. Tapi itu kan mesti lapor Setneg dan mesti dikaji lagi, macam-macam nih dibicarain

"Saya sudah bilang sama Monas. Tapi itu kan mesti lapor Setneg dan mesti dikaji lagi, macam-macam nih dibicarain," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/9).

Basuki mengusulkan adanya diorama pemilihan langsung presiden. Karena hal tersebut juga merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia, setelah runtuhnya masa orde baru.

"Saya sudah bilang harusnya mesti sampai ke pemilihan langsung dong. Pemilihan langsung itu pertama adalah Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Itu sejarah kita, pertama kali ada pemilihan langsung," ucapnya.

Bahkan, lanjut Basuki, presiden terpilih tersebut bisa memimpin hingga dua periode. Peristiwa tersebut merupakan sejarah besar bagi Indonesia. "Presiden yang dipilih secara langsung bisa sampai dua periode. Jadi, Anda harus menghargai Pak SBY yang mendapat kepercayaan selama 10 tahun," katanya.

Sebelumnya, Sejarawan Asvi Warman Adam menilai kisah yang ditampilkan dalam diorama Monas perlu diperbaharui hingga berakhirnya masa Orde Baru. Saat ini diorama hanya berhenti sampai Supersemar 1966.