You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
2016, KTP Reguler Warga DKI Dinonaktifkan
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

2016, KTP Reguler Warga DKI Dinonaktifkan

Warga DKI Jakarta yang belum membuat KTP elektronik atau E-KTP diimbau agar segera  melakukan perekaman. Pasalnya, terhitung mulai Januari 2016 mendatang, KTP reguler akan dinonaktifkan.

Kami sudah memberikan surat edaran kepada RT/RW agar mensosialisasikan perekaman E-KTP kepada warga di wilayahnya

‎Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Edison Sianturi mengatakan, proses perekaman E-KTP di Jakarta dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2015. Karena itu para pengurus RT/RW di setiap wilayah diminta untuk menyebarkan surat imbauan agar masing-masing warganya melakukan perekaman E-KTP.

"Kami sudah memberikan surat edaran kepada RT/RW agar mensosialisasikan perekaman E-KTP kepada warga di wilayahnya," kata Edison, Senin (19/10).

Dinas Dukcapil Tambah Waktu Pelayanan E-KTP

Edison menuturkan, ‎surat edaran itu penting untuk disebarkan karena pada awal Januari 2016 mendatang, penduduk yang belum melakukan perekaman E-KTP akan dinonaktifkan data base kependudukannya.  Warga yang berniat ingin mengaktifkan E-KTP kembali, diwajibkan untuk mendaftar ulang dengan permohonan baru.

"Permohonan baru itu diajukan melalui formulir biodata penduduk," ujar Edison.

Menurut Edison, saat ini dari 7 juta penduduk wajib KTP di Jakarta, baru 6,3 juta diantaranya yang telah melakukan perekaman. Dari angka 6,3 juta ‎tersebut 6,1 juga penduduk sudah menerima fisik E-KTP.

"Total penduduk di DKI tercatat ada 10.520.000 orang," tandas Edison.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12198 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1365 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1347 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1305 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1012 personBudhi Firmansyah Surapati